Pekanbaru (RiauNews.com) — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk satuan tugas (Satgas) darat tambahan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Satgas ini akan diterjunkan ke empat kabupaten/kota prioritas yang rawan kebakaran.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, Satgas terdiri dari 100 personel TNI dari Batalyon 132/Salo Kampar, serta 100 personel dari Polri yang disiapkan masing-masing di tingkat kabupaten.
“Walaupun administrasinya di bawah BNPB, tapi secara teknis para personel tetap dikendalikan langsung oleh komandan satuan masing-masing,” kata Suharyanto saat rapat di Pekanbaru, Selasa (22/7).
BNPB juga akan melengkapi kebutuhan operasional Satgas, seperti alat pemadam, pompa air, alat pelindung diri (APD), motor trail, dan kendaraan patroli. Setiap personel mendapat biaya operasional Rp165 ribu per hari yang disiapkan langsung oleh BNPB.
Suharyanto menegaskan pentingnya patroli aktif setelah proses pemadaman selesai. Hal ini untuk mencegah kebakaran ulang dan memberi efek jera bagi pelaku pembakaran.
“Kehadiran aparat di lokasi rawan bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membakar lahan. Selain itu, mereka juga bisa memberi edukasi langsung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemadaman darat sebagai langkah utama, meski operasi udara tetap dijalankan. Menurutnya, jika api sudah besar, pemadaman lewat udara menjadi kurang efektif dan sangat mahal.
“Biaya helikopter water bombing itu bisa mencapai 11.000 dolar AS per jam, atau sekitar Rp165 juta. Jika tidak segera ditangani di darat, biaya dan dampaknya bisa sangat besar,” jelasnya.
Suharyanto mengingatkan agar kejadian pada 2019 tidak terulang. Saat itu, kabut asap tebal menyelimuti Riau hingga jarak pandang di Pekanbaru hanya tinggal dua meter.
Komentar