Siak (Riaunews.com) – Aksi mogok yang dilakukan sejumlah dokter spesialis ASN di Kabupaten Siak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Utusan Presiden bidang kesehatan, Farhat, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan komponen utama penghasilan ASN.
Dalam pertemuan bersama dokter spesialis dan Pemerintah Kabupaten Siak, Selasa (21/4/2026), ia menyebut TPP hanyalah tambahan yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
TPP Disesuaikan, Bukan Dihilangkan
Menurutnya, seluruh hak utama tenaga kesehatan seperti gaji pokok, jasa layanan, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) telah dibayarkan oleh Pemkab Siak.
Penyesuaian hanya terjadi pada TPP yang dipangkas sebesar 50 persen pada tahun 2026.
“TPP itu bukan hak utama, melainkan tambahan yang sangat tergantung pada kondisi keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga meluruskan isu yang beredar soal gaji dokter tidak dibayarkan hingga enam bulan, dengan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Rincian Pembayaran TPP
Farhat memaparkan, TPP Desember 2024 telah dibayarkan penuh pada awal 2026. Sementara TPP September–Oktober 2025 masih berstatus tunda bayar, namun tetap menjadi komitmen pemerintah daerah.
Adapun TPP November–Desember 2025 tidak dibayarkan karena tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang disebut telah disepakati bersama demi menjaga akuntabilitas.
Untuk 2026, TPP Januari dan Februari telah dibayarkan sebesar 50 persen dan skema ini berlanjut hingga Maret dan April.
Farhat menegaskan aksi mogok pelayanan tidak dapat dibenarkan, terutama bagi ASN tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab moral dan terikat sumpah profesi.
“Aksi mogok pelayanan bertentangan dengan amanat Undang-Undang ASN dan berdampak luas secara sosial,” ujarnya.
Pemkab Minta Semua Pihak Memahami
Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyatakan bahwa penyesuaian TPP sebesar 50 persen berlaku bagi seluruh ASN, bukan hanya dokter.
Ia menyebut kondisi tersebut dipicu berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Kami berharap semua pihak memahami kondisi ini dan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah juga mengajak tenaga kesehatan untuk tetap profesional serta menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan fiskal yang dihadapi.
Komentar