Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sampah setelah kota tersebut kembali gagal meraih penghargaan Adipura pada penilaian 2025.
Zulfan menegaskan pembenahan harus difokuskan pada organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Ia menilai anggaran besar yang telah digelontorkan pemerintah perlu diimbangi dengan hasil kerja yang optimal.
“Adipura ini tentu harus menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh, terutama bagi OPD terkait, dalam hal ini DLHK. Anggaran yang sudah dikucurkan juga sangat besar, jadi harus dilihat lagi di mana letak permasalahannya,” ujar Zulfan, Ahad (8/3/2026).
Menurutnya, selain memperbaiki sistem pengelolaan, pemerintah juga perlu memperkuat pembinaan serta edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
Usul Subsidi untuk Lembaga Pengelola Sampah
Zulfan menjelaskan beban operasional DLHK saat ini sebenarnya lebih ringan karena pengelolaan sampah di permukiman telah dialihkan kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS).
Saat ini DLHK lebih fokus pada pengangkutan sampah di jalan protokol serta distribusi dari tempat penampungan sementara (TPS) atau transdepo menuju TPA Muara Fajar.
“Sebagian pekerjaan sudah terbantu oleh LPS yang menangani sampah di lingkungan masyarakat. Tapi tetap perlu evaluasi menyeluruh agar sistem ini berjalan efektif,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi kepada LPS. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut dapat membantu menekan beban retribusi yang harus dibayar masyarakat.
“Kalau LPS mendapat subsidi, biaya ke masyarakat bisa lebih ringan. Dengan begitu warga yang sebelumnya enggan bergabung mungkin akan bersedia ikut layanan pengangkutan sampah,” tegasnya.
Komentar