Kuala Lumpur (Riaunews.com) – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan ketenangan setelah konflik bersenjata kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja pada Senin (8/12/2025). Bentrokan terbaru itu dilaporkan The Diplomat terjadi tak lama setelah seorang pejabat tinggi militer Thailand menyatakan bahwa angkatan darat berencana membuat Kamboja “tidak efektif secara militer untuk waktu yang lama.”
Ketegangan meningkat meski kedua negara telah menandatangani deklarasi damai di Kuala Lumpur pada akhir Oktober. Anwar menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan bentrokan dan meminta kedua pihak menahan diri serta mempertahankan komunikasi terbuka guna menghindari eskalasi.
Malaysia menyatakan siap membantu memulihkan stabilitas di kawasan. Bentrokan yang dimulai sejak Minggu (7/12/2025) malam itu menewaskan sedikitnya lima orang dan memaksa warga di kedua sisi perbatasan mengungsi. Pertempuran awal terjadi di perbatasan Provinsi Sisaket, Thailand, dan Provinsi Preah Vihear, Kamboja, sebelum meluas sepanjang garis perbatasan.
Militer Thailand menuduh pasukan Kamboja lebih dulu menembaki patroli Thailand di Ubon Ratchathani, yang menewaskan satu tentara dan melukai empat lainnya. Thailand kemudian membalas dengan melancarkan serangan udara F-16 ke fasilitas militer Kamboja. Kamboja membantah tuduhan itu dan balik menuding Thailand melakukan serangan di sejumlah titik, termasuk sekitar kuil Ta Moan Thom dan area dekat kuil Preah Vihear.
Meski Kamboja mengklaim tidak membalas pada tahap awal, laporan selanjutnya menyebut pasukan negara itu menembakkan roket BM-21 sebagai bentuk pertahanan diri. Kesepakatan damai yang difasilitasi Malaysia kini kembali terancam, terlebih setelah Thailand sempat menangguhkan implementasinya pada 11 November menyusul ledakan ranjau yang melukai empat tentaranya.
Situasi kian rumit setelah Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan tidak berniat membuka perundingan dalam waktu dekat dan menyalahkan Kamboja atas pecahnya kembali konflik. Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyerukan persatuan nasional untuk mempertahankan kedaulatan. Para analis menilai tekanan politik domestik di kedua negara membuat konflik berpotensi berlanjut hingga 2026 atau lebih lama.
Komentar