DPRD Riau Minta Pemerintah Kaji Ulang Pencabutan Izin RAPP Seluas 338.536 Hektare

Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, Muhtarom, meminta pemerintah mengkaji ulang pencabutan izin konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare.

Ia menilai, pemerintah sebaiknya tidak langsung mencabut seluruh izin perusahaan, tetapi mengevaluasi dan membenahi wilayah yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan.

“Saya berharap pemerintah mengkaji ulang. Artinya bukan mencabut izin, tetapi mengevaluasi lahan atau wilayah yang memang tidak sesuai peruntukan,” kata Muhtarom, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengevaluasi sistem pengawasan terhadap perusahaan, termasuk kementerian yang sebelumnya menerbitkan izin konsesi. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah seharusnya melakukan pembenahan sekaligus memperketat pengawasan operasional perusahaan.

Khawatir Berdampak pada Ribuan Tenaga Kerja

Muhtarom mengingatkan, pencabutan izin RAPP berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di Riau.

Pasalnya, perusahaan tersebut telah lama beroperasi dan turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kalau ditutup atau dicabut izinnya, efeknya luar biasa. Ada ribuan tenaga kerja yang harus dipikirkan. Di saat pemerintah sedang kesulitan fiskal, siapa yang akan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Ia menyebut dampak pencabutan izin tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga masyarakat di sejumlah daerah tempat perusahaan beroperasi, seperti Pelalawan, Siak, dan Kuantan Singingi (Kuansing).

Dampak lainnya, menurut Muhtarom, juga berpotensi dirasakan masyarakat yang selama ini menerima bantuan pembangunan dan program sosial dari perusahaan.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama perangkat terkait memberikan kejelasan kepada pemerintah pusat. Persoalan pencabutan izin tersebut, katanya, perlu disikapi serius dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.

“Jangan asal tutup tanpa memperhatikan efeknya. Kalau ini dilakukan, bisa muncul kemiskinan dan pengangguran yang luar biasa,” tegasnya.

Minta RAPP Diberi Kesempatan Menyampaikan Hak Jawab

Selain meminta evaluasi, Muhtarom juga mendorong pemerintah memberikan kesempatan kepada RAPP untuk menyampaikan hak jawab dan menjelaskan berbagai temuan yang menjadi dasar pencabutan izin.

Menurutnya, keputusan tersebut harus melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun perekonomian Riau.