DPRD Riau Minta Pemprov Mitigasi Dampak Pencabutan Izin PT RAPP, Soroti Ancaman PHK

Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Riau, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dampak pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Menurutnya, keputusan pemerintah pusat tersebut berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian Riau, mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya kita minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini,” ujar Abdullah.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu menilai pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi berbagai dampak yang mungkin muncul agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan dunia usaha.

DPRD Soroti Dampak Ekonomi dan Potensi PHK

Abdullah mengatakan pencabutan izin perusahaan berskala besar seperti PT RAPP tidak hanya berdampak pada kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga terhadap rantai usaha yang selama ini bergantung pada aktivitasnya.

“Secara investasi pasti berdampak, ekonomi, UMKM, pertumbuhan ekonomi, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini,” ulasnya.

Dia berharap koordinasi antara Pemprov Riau, perusahaan, pekerja, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan solusi bersama untuk menghadapi dampak kebijakan tersebut.

“Dengan koordinasi kepada seluruh pihak, setidaknya semua pihak bisa mencari solusi bersama terhadap persoalan yang terjadi,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat resmi mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut memuat penerapan sanksi administratif pencabutan izin atas nama perusahaan tersebut.

Pencabutan izin dilakukan setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, aktivitas pertambangan tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung.

Dokumen pencabutan izin diserahkan Satgas PKH yang diwakili Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, kepada Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah

Menanggapi pencabutan izin tersebut, Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi dengan otoritas terkait.

Perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut. PT RAPP juga menyatakan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima pemberitahuan tersebut.

Dalam keterangannya, perusahaan menempatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional sebagai prioritas utama. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang maupun jasa.

Selain itu, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.

PT RAPP menyebut telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan mengklaim Pangkalan Kerinci berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Sekitar 20 persen dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

Pada periode 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Perusahaan mengklaim lebih dari 85 persen produksinya diekspor.

Perusahaan juga menyatakan mengelola kawasan hutan konservasi seluas hampir setengah juta hektare, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Selain itu, sejak 2014, Program Desa Bebas Api telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa dan diklaim membantu menurunkan luas area terdampak kebakaran di desa peserta hingga lebih dari 90 persen.

PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha. Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah.