Aspirasi Rakyat Dibalas Represi, Standar Ganda Demokrasi

 

Oleh Sakinah Marwah, Muslimah Ideologis

Aksi demonstrasi pada Hari Pahlawan, 10 November 2026, di DPRD DIY yang membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan di Yogyakarta berujung ricuh dan meluas hingga Bundaran UGM. Lebih dari 100 orang dikabarkan ditangkap. Sejumlah mahasiswa UGM menjadi korban luka, hingga Dekan FISIPOL UGM mengecam tindakan represif aparat. Propam Polda DIY pun memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan aksi.

Fakta ini kembali menunjukkan problem serius dalam sistem demokrasi. Di satu sisi, demokrasi mengagungkan kebebasan berpendapat. Namun ketika rakyat menyampaikan kritik yang keras dan tidak sejalan dengan kebijakan penguasa, aspirasi tersebut justru berhadapan dengan tindakan represif.

Lantas, di mana letak kebebasan yang selalu digembar-gemborkan?

Dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme, kedaulatan berada di tangan manusia. Hukum dan kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan kepentingan manusia, termasuk kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, kebijakan penguasa tidak berpihak pada kemaslahatan rakyat. Ketika rakyat memprotes, kritik sering dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas dan kekuasaan.

Padahal, aparat semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk membungkam suara rakyat. Negara seharusnya hadir sebagai pelayan, bukan pihak yang harus ditakuti. Islam memiliki konsep yang berbeda secara mendasar. Kedaulatan berada di tangan syara’. Artinya, penguasa tidak bebas menetapkan hukum sesuai keinginan atau kepentingannya. Kebijakan negara wajib terikat pada hukum Allah SWT.

Islam juga menempatkan aktivitas mengoreksi penguasa sebagai perkara mulia. Rasulullah SAW bersabda:

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia memerintahkannya dan melarangnya, kemudian penguasa itu membunuhnya.” (HR. Al-Hakim).

Dalam sistem Khilafah, penguasa adalah raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Aparat keamanan pun bertugas menjaga keamanan dan melindungi rakyat, bukan menjadi perisai kepentingan penguasa. Jika penguasa atau aparat melakukan kezaliman, rakyat memiliki mekanisme untuk mengadukannya kepada Mahkamah Mazhalim, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa penyimpangan dan kezaliman penguasa.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar bagaimana demonstrasi dikawal atau siapa yang harus diperiksa setelah terjadi kericuhan. Persoalan mendasarnya adalah sistem yang melahirkan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Jika hukum dibuat berdasarkan kepentingan manusia, standar keadilan mudah berubah mengikuti kepentingan. Sebaliknya, ketika hukum Allah menjadi pijakan, penguasa maupun rakyat sama-sama terikat oleh syariat.

Karena itu, suara rakyat tidak semestinya dibungkam. Kezaliman harus dikoreksi, penguasa wajib tunduk pada syariat, dan negara wajib menjadi pelindung serta pelayan rakyat. Inilah gambaran pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah.

Komentar