Oleh Yuyun Ardiani
Bencana Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Alam, tetapi Kegagalan Pengelolaan Lingkungan. Musim hujan mulai tiba, tetapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berakhir. Masyarakat mungkin berharap turunnya hujan menjadi pertanda berakhirnya bencana. Namun, kenyataannya, api yang tersimpan di bawah permukaan tanah gambut masih berpotensi menyala kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar masalah cuaca, melainkan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari negara.
Berdasarkan informasi BNPB, jumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai menurun karena hujan. Akan tetapi, api di bawah tanah gambut belum padam total. Hal senada disampaikan anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, bahwa hujan memang membantu memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan, tetapi tidak selalu mampu mematikan bara api yang tersimpan di bawah permukaan lahan gambut. (kakinews 07 November 2026)
Artinya, ancaman karhutla masih membayangi masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas, seperti krisis pangan dan air bersih.
Karhutla yang berkepanjangan bukan hanya persoalan kabut asap dan gangguan kesehatan. Kerusakan hutan dan lahan juga mengancam ekosistem, merusak lahan pertanian, mengganggu sumber air, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Mengapa Karhutla Terus Berulang?
Karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai akibat musim kemarau atau faktor alam. Persoalan ini juga berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam sering kali berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hutan dan lahan dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Ketika kepentingan keuntungan lebih dominan daripada kemaslahatan rakyat, pengawasan dan perlindungan lingkungan berpotensi tidak berjalan optimal.
Padahal, kerusakan hutan bukan hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia. Karena itu, penyelesaian karhutla tidak cukup dengan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Harus ada perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan, pencegahan kebakaran, dan penanganan dampaknya.
Islam Memandang Negara sebagai Pengurus Rakyat
Dalam pandangan Islam, negara memiliki kedudukan penting sebagai pelaksana hukum syara’ sekaligus pengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada masyarakat semata.
Rasulullah saw. bersabda:
”Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Dalam sistem Islam, negara wajib melakukan langkah preventif dan penanganan bencana secara serius. Negara harus memiliki sistem pengelolaan hutan yang sesuai syariat, melakukan pengawasan, mencegah kerusakan lingkungan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan dimonopoli demi kepentingan segelintir pihak. Pengelolaannya harus memperhatikan ketentuan syariat dan mencegah timbulnya bahaya bagi masyarakat.
Solusi Islam dalam Mengatasi Karhutla
Islam menawarkan penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh, di antaranya:
1. Pencegahan dan penanganan bencana. Negara wajib membangun sistem mitigasi bencana, melakukan pemantauan wilayah rawan kebakaran, menyediakan sarana pemadaman, serta memastikan penanganan karhutla hingga api benar-benar padam.
2. Pengelolaan hutan berdasarkan syariat. Hutan dan sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan kepemilikan dalam Islam. Negara tidak boleh membiarkan pengelolaan sumber daya alam menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan masyarakat.
3. Menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib memastikan ketersediaan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat terdampak bencana tanpa membebankan kesulitan kepada rakyat.
4. Penegakan hukum yang tegas. Setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau perusakan lingkungan harus diberikan sanksi sesuai hukum syariat. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kekayaan maupun kedudukan.
Khilafah sebagai Institusi Pelaksana Syariat Islam
Penerapan Islam secara menyeluruh membutuhkan institusi negara Khilafah yang menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Khilafah bertanggung jawab mengatur pengelolaan sumber daya alam, melindungi lingkungan, mencegah kerusakan, serta menjamin kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan menunggu turunnya hujan. Dibutuhkan sistem yang mampu mencegah bencana sejak awal, menangani dampaknya secara menyeluruh, dan menjamin kebutuhan masyarakat.
Sebab, dalam Islam, kekuasaan bukanlah sarana untuk mengejar keuntungan, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Negara tidak boleh hadir hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sepanjang waktu.
Sudah saatnya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dikembalikan pada aturan Allah Swt., bukan diserahkan pada kepentingan keuntungan semata.
Komentar