Oleh Sakinah Marwah, Muslimah Ideologis
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan ekonomi rakyat. Kompas.id melaporkan, pada September 2026, kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa, meningkat 42%. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla.
Asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat menyebar ke berbagai wilayah dan membahayakan kesehatan. Dampaknya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Sementara itu, aktivitas ekonomi warga terganggu dan pendapatan rumah tangga menurun.
Karhutla yang terus berulang menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan. Negara seharusnya melindungi rakyat, tetapi lemahnya pencegahan dan lambatnya penanganan membuat rakyat menanggung kerugian kesehatan maupun ekonomi.
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas untuk meraih keuntungan. Hutan dieksploitasi demi kepentingan bisnis, sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan terancam. Ketika kepentingan korporasi lebih dominan daripada kepentingan rakyat, kerusakan lingkungan terus berulang dan rakyat menjadi korban.
Penguasa dalam Pandangan Islam
Islam menetapkan penguasa sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Negara wajib menjamin keselamatan rakyat, termasuk melindungi mereka dari bahaya karhutla. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghirup asap beracun, kehilangan mata pencaharian, dan menanggung biaya pengobatan akibat kelalaian tata kelola.
Dalam Islam, hutan yang termasuk kepemilikan umum wajib dikelola untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan untuk kepentingan segelintir pemilik modal. Negara wajib melakukan pencegahan, mengawasi pembukaan lahan, mengerahkan seluruh kemampuan untuk memadamkan api, menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu.
Semua itu membutuhkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan syariat Islam, bukan orientasi keuntungan kapitalistik. Penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah merupakan sistem yang mampu mewujudkan pemimpin negaranya (Khalifah) bertanggung jawab penuh dalam melindungi rakyat dan menjaga kelestarian alam.
Karhutla bukan sekadar bencana alam, tetapi juga persoalan tata kelola dan sistem kehidupan. Selama keuntungan menjadi orientasi utama, keselamatan rakyat niscaya dikorbankan. Karena itu, umat harus terus menyuarakan penerapan syariat Islam secara kaffah sebagai solusi mendasar untuk melindungi rakyat, menjaga alam, dan mewujudkan kesejahteraan sesuai tuntunan Allah SWT.
Komentar