Pekanbaru (Riaunews.com) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut mencakup areal seluas 338.536 hektare.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.
“Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan,” kata Barita, Jumat (20/11/2026).
Temukan Kebakaran Gambut hingga Perkebunan Sawit
Barita membeberkan sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Di antaranya dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung berikut ekosistemnya seluas 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga di Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa, khususnya gajah Sumatera.
“Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujarnya.
Barita menegaskan, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban hukum perusahaan. PT RAPP tetap harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM), serta konsekuensi hukum lainnya.
Satgas PKH juga akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut. Pengawasan melibatkan 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satgas.
“Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
PT GSL di Kuansing Turut Ditertibkan
Selain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.
Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare. Permohonan tersebut direkomendasikan untuk ditolak sehingga arealnya kembali berada dalam penguasaan negara melalui Satgas PKH.
Barita menegaskan, penertiban tidak hanya menyasar aktivitas perusahaan di lapangan. Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
“Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Satgas PKH turut melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk mendukung upaya penindakan.
Barita menyebut penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga kekayaan negara.
“Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan,” tutupnya.







Komentar