Aktivis Lingkungan Pertanyakan Tanggung Jawab Kemenhut dalam Pencabutan Izin PT RAPP dan Penertiban PT GSL

Pekanbaru (Riaunews.com) – Aktivis lingkungan Riau, Abdul Aziz, mempertanyakan tanggung jawab Kementerian Kehutanan (Kemenhut) atas kerusakan ekologis di Riau menyusul pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Menurut Aziz, penertiban yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak boleh hanya berujung pada pemberian sanksi kepada perusahaan. Pemerintah, khususnya Kemenhut, juga harus menjelaskan kebijakan terkait penetapan dan perubahan status kawasan hutan yang dinilai turut membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan.

“Lalu sanksi untuk Kementerian Kehutanan apa?” kata Aziz, Jumat (20/11/2026).

Minta Pemerintah Buktikan Status Kawasan Hutan

Aziz juga mempertanyakan dasar penyitaan PKS PT GSL yang diduga menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) dari perkebunan di dalam kawasan hutan. Dia meminta pemerintah membuktikan terlebih dahulu status kawasan tersebut, termasuk proses pengukuhannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terus, PKS disita dengan alasan menerima sawit dari kawasan hutan, kawasan hutan yang mana? Buktikan dulu dong bahwa benar itu kawasan hutan. Kalau disebut menerima sawit dari kawasan hutan, kok cuma PT GSL yang disita,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah praktik penerimaan dan pengolahan sawit dari kawasan hutan terjadi di pabrik kelapa sawit lainnya di Riau. Dia meminta bukti proses pengukuhan kawasan apabila pemerintah menjadikan status kawasan hutan sebagai dasar penindakan.

Pendiri Jaringan Rakyat Antar Kampung (Jaraka) Institut itu menilai tanggung jawab atas kerugian ekologis di Riau tidak semestinya hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Kemenhut, kata dia, harus ikut menjelaskan kebijakan yang berkaitan dengan penetapan maupun perubahan status kawasan hutan.

Aziz mencontohkan perubahan status kawasan di lanskap Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dari total 335.000 hektare lanskap tersebut, sekitar 175.000 hektare yang sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) berubah menjadi Hutan Produksi (HP) pada 2014 melalui SK 673 yang diterbitkan Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan.

“Di saat lahan itu sudah dikelola oleh perusahaan dan izinnya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di zamannya lho,” katanya.

Dia menilai perubahan status tersebut perlu ditelusuri karena dianggap membuka ruang bagi eksploitasi dan kerusakan ekologis. Aziz juga mempertanyakan apakah penerbitan izin oleh Kemenhut telah melalui seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan, termasuk penataan batas.

“Sebab di setiap amar pada SK itu, ada narasi: letak dan luas definitif konsesi akan diberikan setelah dilakukan proses penataan batas,” katanya.

Menurut Aziz, penataan batas diperlukan untuk memisahkan hak-hak pihak lain dari areal yang akan dijadikan konsesi. Jika tahapan tersebut tidak dilakukan, lahan milik pihak lain berpotensi seolah-olah masuk ke dalam wilayah konsesi perusahaan.

“Jadi, yang membayar kerugian ekologis Riau itu bukan pelaku usaha saja, tapi Kementerian Kehutanan justru yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP dan Tertibkan PT GSL

Sebelumnya, Satgas PKH resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).

Penertiban tersebut dilakukan bersamaan dengan penguasaan kembali PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL di Kuansing dengan luas areal sekitar 42 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

“Ini menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satgas PKH dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Barita saat konferensi pers di Kuansing, Jumat.

Pencabutan izin dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran serius. Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare yang dinilai ilegal, pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistem seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga TNTN yang berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya Gajah Sumatra.

“Dengan pencabutan (izin) ini, maka seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara,” jelas Barita.

Meski izin telah dicabut, PT RAPP tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM), serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.

Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran mencakup pihak-pihak yang berada di bawah maupun memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

“Kami sedang menelusuri pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan PT RAPP, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal. Penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum,” ungkap Barita.

Sementara itu, terkait PT GSL, Barita menyebut hasil temuan dan verifikasi Satgas PKH menunjukkan PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari aktivitas perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan yang sah.