Suhardiman Amby Segera Disidang di Pekanbaru, Diduga Terima Dua Mobil Mewah Rp2,75 Miliar

Pekanbaru (Riaunews.com) – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, segera menjalani persidangan dalam perkara dugaan suap jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara itu tercatat masuk ke PN Pekanbaru pada 16 November 2026 dengan nomor register 77/Pid.Sus-TPK/2026/PN Pbr.

KPK Tunggu Penetapan Jadwal Sidang Perdana

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut. Saat ini, jaksa penuntut umum (JPU) masih menunggu penetapan majelis hakim untuk menentukan jadwal sidang perdana.

“Benar, JPU KPK telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru. Selanjutnya, kita menunggu penetapan majelis hakim untuk jadwal sidang perdananya,” ucap Budi, Selasa (17/11/2026).

Seiring dengan persiapan persidangan, KPK juga akan memindahkan lokasi penahanan Suhardiman Amby ke Pekanbaru agar dapat mengikuti seluruh rangkaian sidang.

“JPU KPK tentunya nanti juga akan melakukan pemindahan penahanan terhadap saudara SA (Suhardiman Amby, red), untuk dapat mengikuti rangkaian persidangannya,” jelasnya.

Diduga Terima Pajero dan Land Cruiser untuk Pengurusan Jabatan

Dalam perkara ini, Suhardiman diduga menerima dua kendaraan mewah sebagai imbalan terkait pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Kedua kendaraan tersebut yakni Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta dan Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport senilai Rp2,05 miliar. Total nilai keduanya mencapai Rp2,75 miliar.

Dugaan pemberian mobil tersebut sebelumnya terungkap dalam dakwaan terhadap Sekda Kuansing nonaktif, Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles. Keduanya diduga menjadi pihak yang memberikan kendaraan kepada Suhardiman.

Jaksa menguraikan, pemberian Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2022 berkaitan dengan pengangkatan Zulkarnain sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing pada 2022 hingga 2025.

Sementara itu, Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport tahun perakitan 2023 diduga diberikan untuk memuluskan pengangkatan Zulkarnain sebagai Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025. Zulkarnain kemudian menduduki jabatan tersebut hingga 2026.

Kedua mobil itu dibeli secara kredit dengan masa cicilan 36 bulan. Jaksa menyebut Ardiles turut membantu Zulkarnain dalam proses pembelian dan pemberian kendaraan tersebut.

“Terdakwa Zulkarnain dan Ardiles memberi sesuatu berupa unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate-L 4X4 8A/T Tahun Pembuatan 2022 Warna Cokelat Metalik dan satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport Tahun Perakitan 2023 Warna Hitam, kepada Suhardiman Amby,” kata JPU dalam persidangan.

Selain berkaitan dengan pengangkatan Zulkarnain, jaksa mengungkapkan Ardiles juga diduga memiliki kepentingan agar perusahaan yang dipimpinnya memperoleh pekerjaan atau proyek di lingkungan Dinas PUPR Kuansing.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut pemberian kendaraan tersebut dimaksudkan agar Suhardiman melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya sebagai pejabat.

“Supaya Suhardiman Amby mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2022,” ujar jaksa.

“Kemudian dengan maksud mengangkat terdakwa Zulkarnain untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun 2025,” lanjutnya.

Rangkaian dugaan pemberian tersebut disebut berlangsung sepanjang 2022 hingga 2025. Sejumlah lokasi yang tercantum dalam dakwaan antara lain Kantor Dinas PUPR Kuansing, Kafe 05 Kuansing, rumah Dasman di Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, Hotel Grand Central Pekanbaru, serta Jalan Pahlawan Kerja Gang Matador II Pekanbaru.

Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles telah lebih dahulu menjalani persidangan. Keduanya dituntut masing-masing 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

JPU menyatakan Zulkarnain dan Ardiles melanggar Pasal 605 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Komentar