Pekanbaru (Riaunews.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengawasi peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal. Langkah ini menjadi perhatian mengingat wilayah Kepulauan Meranti memiliki kawasan perairan yang berpotensi menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar.
Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, mengatakan pihaknya melanjutkan advokasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Perairan Meranti Jadi Perhatian Pengawasan
Sofiyani menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah. Karena itu, BBPOM mendorong Pemkab Kepulauan Meranti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan pengawasan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan menjadi jalur masuk produk ilegal.
“Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor agar potensi masuk dan beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Upaya tersebut mencakup pengawasan obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat.
Selain pengawasan produk ilegal, BBPOM di Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Meranti. Pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
SPPG MBG Didorong Penuhi Standar Keamanan Pangan
Dalam pelaksanaan MBG, setiap SPPG perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan agar proses penyediaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Aspek kebersihan, mutu, dan keamanan pangan harus diperhatikan sejak pengelolaan bahan baku hingga makanan siap disajikan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyambut baik langkah BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan peredaran produk ilegal.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Muzamil juga menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program melalui pengawasan terhadap seluruh SPPG di Kepulauan Meranti. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, terutama dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.
Sinergi BBPOM dan Pemkab Kepulauan Meranti diharapkan dapat memperkuat pengawasan produk ilegal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pangan dalam program pemerintah. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan.
