Jakarta (Riaunews.com) – Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan sebanyak 13 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat April 2026. Sementara itu, 25 provinsi lainnya justru mencatatkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Ia menjelaskan, komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di sejumlah daerah tersebut didominasi oleh cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras. Ateng pun mengimbau pemerintah daerah yang mengalami lonjakan IPH agar tetap waspada guna mencegah kenaikan lanjutan pada periode berikutnya.
“Yang paling tinggi perubahan IPH terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 2,71 persen, dipicu oleh cabai merah, cabai rawit, dan daging sapi,” ujar Ateng dalam keterangannya melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (27/4/2026).
Selain Gorontalo, kenaikan IPH juga tercatat di Sulawesi Utara sebesar 2,42 persen yang dipicu cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Kemudian Maluku Utara sebesar 1,62 persen dengan komoditas serupa, serta Sulawesi Tengah sebesar 1,39 persen yang didorong daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Kenaikan juga terjadi di Sulawesi Barat sebesar 1,07 persen dengan komoditas penyumbang yang sama, yakni daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Kenaikan Tertinggi di Tingkat Kabupaten/Kota
Ateng menambahkan, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH lebih sedikit dibandingkan yang mengalami penurunan. Meski demikian, terdapat sejumlah daerah dengan lonjakan signifikan di atas 3 persen.
Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dengan perubahan IPH mencapai 4,79 persen. Disusul Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara sebesar 4,11 persen dan Kabupaten Supiori di Papua sebesar 3,85 persen.
Selanjutnya, kenaikan juga terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara (3,78 persen) dan Kota Tomohon (3,70 persen) di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan mencatat kenaikan 3,53 persen, diikuti Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat sebesar 3,47 persen.
Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan turut mencatat kenaikan 3,29 persen, disusul Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah sebesar 3,26 persen dan Kabupaten Pohuwato di Gorontalo sebesar 3,25 persen.
Ateng menegaskan, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian harga, terutama pada komoditas pangan strategis, guna menjaga stabilitas inflasi di tingkat regional maupun nasional.
