Pekanbaru (Riaunews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memberikan perhatian khusus terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini dinilai positif, namun perlu diiringi pengawasan ketat agar pelayanan publik tetap optimal.
Dukungan disampaikan Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, yang menilai langkah Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, sebagai respons cepat terhadap arahan Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika geopolitik global, khususnya potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Ini langkah strategis untuk mengantisipasi dampak global, terutama terkait energi,” ujar Ayat, Senin (30/3/2026).
Target Hemat BBM 20 Persen
Menurut Ayat, kebijakan WFH yang direncanakan berlaku setiap Jumat ini menjadi langkah antisipatif untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah pusat menargetkan penghematan hingga 20 persen melalui kebijakan tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian itu harus diukur secara konkret melalui evaluasi berkala, termasuk laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau itu juga menyoroti rencana pembatasan penggunaan kendaraan dinas selama masa WFH hingga akhir pekan. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menghambat mobilitas untuk kebutuhan mendesak maupun pelayanan lapangan.
“Penghematan penting, tapi jangan sampai masyarakat dirugikan karena pelayanan terganggu. Harus ada mekanisme yang memastikan layanan tetap berjalan,” tegasnya.
Minta Juknis dan Evaluasi
DPRD Riau mendorong Pemprov segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait pembagian tugas pegawai selama WFH. Selain itu, evaluasi menyeluruh diminta dilakukan setelah satu bulan penerapan untuk mengukur efektivitas kebijakan, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun produktivitas aparatur.
Dengan pengawasan yang tepat, kebijakan WFH diharapkan tidak hanya mampu menekan konsumsi energi, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
