Pekanbaru (Riaunews.com) – Genap satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto periode 20 Februari 2025 hingga 20 Februari 2026 dinilai masih dibayangi persoalan integritas. Penilaian ini mencuat menyusul sejumlah peristiwa hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT), yang menjadi sorotan publik di daerah tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady, menyebut evaluasi kinerja pemerintah daerah perlu dilihat melalui empat aspek utama, yakni tata kelola dan integritas, ekonomi-politik daerah, pelayanan publik, serta ekologi politik. Ia menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang menunjukkan skor Pemerintah Provinsi Riau sebesar 62,83 atau turun 5,97 poin dari tahun sebelumnya dan masuk kategori rentan terhadap praktik korupsi.
Pencegahan korupsi yang belum Kuat Serta Teroganisir
Menurut Rawa, penurunan skor tersebut menandakan sistem pencegahan korupsi yang belum kuat serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih terfragmentasi. Ia juga menilai peristiwa OTT dan temuan uang miliaran rupiah di rumah dinas pejabat mencerminkan lemahnya pengendalian internal serta kultur birokrasi yang belum sepenuhnya berintegritas.
Dari sisi ekonomi-politik, perekonomian Riau pada 2025 tumbuh 4,79 persen, meningkat dari 3,52 persen pada 2024, namun masih di bawah rata-rata nasional sekitar 5,11 persen. Struktur ekonomi daerah dengan PDRB sekitar Rp1.201 triliun masih bergantung pada sektor migas, perkebunan sawit, dan konstruksi, sementara ketimpangan masih terlihat dari rasio gini perkotaan yang lebih tinggi dibanding pedesaan serta tingkat kemiskinan sekitar 6,30 persen.
Pada sektor pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Riau mencatat 729 akses layanan masyarakat sepanjang 2025 dengan tingkat penyelesaian laporan melampaui target serta indeks kepuasan masyarakat yang meningkat secara administratif. Namun, Rawa menilai capaian tersebut perlu ditinjau dari sisi kualitas layanan di lapangan dan pemerataan manfaat hingga wilayah pedesaan.
Deforestasi yang masih Menghantui Pemprov Riau
Sementara dari aspek ekologi politik, tekanan terhadap lingkungan masih tinggi. Deforestasi pada 2025 mencapai sekitar 24.085 hektare dengan sisa tutupan hutan alam sekitar 1,31 juta hektare, serta kebakaran hutan dan lahan seluas 19.671 hektare. Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan juga masih terjadi, termasuk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
Secara keseluruhan, Rawa menilai satu tahun pemerintahan memang masih relatif singkat, namun indikator integritas yang menurun, peristiwa OTT, serta belum terlihatnya reformasi struktural menjadi sinyal bahwa arah perubahan belum sepenuhnya mengarah pada tata kelola yang bersih dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar