Jakarta (Riaunews.com) – Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disorot tajam dalam Dialog Nasional KOPSINDO. Sejumlah akademisi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada angka ambisius tanpa fondasi fiskal yang kuat.
Dialog bertema “Menakar Kepemimpinan Prabowo-Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” itu digelar di Aula DHN 45, Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).
Ketua Umum KOPSINDO, Drs. Rambun Sunardi, AK, MSi menegaskan 2026 tak boleh hanya menjadi panggung retorika politik.
“Harapan rakyat harus dijawab dengan kebijakan yang terukur dan realistis. Bukan sekadar target tinggi tanpa kesiapan struktur ekonomi,” kata Rambun.
Pemerhati ekonomi Dr. Adrinof Chaniago blak-blakan menyebut target 8 persen berpotensi sulit dicapai jika ruang fiskal tetap sempit.
“Secara logis, mustahil kita bicara 7 persen apalagi 8 persen tanpa dukungan fiskal kuat dan struktur ekonomi yang solid. APBN kita punya keterbatasan,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari sisi pengelolaan sumber daya alam. Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani menilai implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 belum berjalan maksimal.
“Presiden sering mengutip Pasal 33, tapi realitanya penguasaan sumber daya alam masih didominasi swasta. Ini tantangan besar bagi kedaulatan ekonomi,” tegasnya.
Tak hanya itu, kebijakan perpajakan juga jadi perhatian. Dr. Rahmat Dwi Putranto menilai sejumlah program pemerintah memang memiliki konsep baik, namun pelaksanaannya kerap bermasalah di lapangan.
“Program bagus harus dikawal implementasinya. Pajak yang eksesif di tengah daya beli stagnan bisa menjadi beban baru masyarakat,” katanya.
Forum ini menjadi ruang kritik terbuka terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. KOPSINDO berharap masukan tersebut menjadi alarm dini agar stabilitas ekonomi dan politik tetap terjaga menuju 2026. (Frt)
Komentar