Pekanbaru (Riaunews.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau meluncurkan Tinjauan Lingkungan Hidup 2026 bertajuk Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis di Rezim Kemunduran di Rumah Gerakan Rakyat WALHI Riau, Pekanbaru, Jumat (30/1/2026). Peluncuran ini memotret kondisi lingkungan hidup di Riau dan Kepulauan Riau sepanjang 2025.
Direktur WALHI Riau Eko Yunanda menyatakan, persoalan lingkungan di Riau masih didominasi ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat. Ia menilai wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal terus menyempit akibat tumpang tindih izin konsesi yang memicu konflik agraria, kemiskinan struktural, dan krisis ekologis berulang.
Eko menegaskan, minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, ditambah masifnya ekspansi perkebunan, hutan tanaman industri (HTI), dan pertambangan, menunjukkan keberpihakan negara yang lebih condong pada kepentingan investasi. Ia menyebut masyarakat adat telah mengelola wilayahnya secara turun-temurun, namun kini justru berhadapan dengan penguasaan lahan oleh korporasi.
WALHI Riau juga menyoroti dampak serius aktivitas pertambangan terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya konflik di Desa Batu Ampar yang terdampak aktivitas tambang batubara. Eko menyebut, ketika masyarakat mempertahankan ruang hidupnya, aparat justru melakukan kriminalisasi, yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa.
Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau Ahlul Fadli menilai tantangan demokrasi dan lingkungan hidup masih besar, terutama dalam penanganan korupsi sektor sumber daya alam. Ia menyoroti penegakan hukum yang dinilai hanya menyentuh kepala daerah, sementara korporasi yang diduga terlibat luput dari proses hukum.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Maria Maya Lestari menilai lemahnya penegakan hukum lingkungan masih menjadi persoalan utama di Riau. Senada, Direktur Paradigma Riko Kurniawan menyebut temuan WALHI Riau penting menjadi bahan evaluasi pemerintah agar kebijakan ke depan tidak semata berorientasi ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat adat.
Komentar