Oleh Sri Lestari, ST
Dunia digitalisasi saat ini telah membuat dunia seolah berada digenggaman. Digitalisasi membuat berita dari Sabang hingga Merauke sangat cepat didapat oleh masyarakat. Digitalisasi juga melahirkan konten kreator yang kritis dan banyak memberikan berita kepada masyarakat. Tak dipungkiri di era digitalisasi konten kreator menjadi sosok yang ikut andil memviralkan persoalan yang dianggap penting.
Namun sungguh disayangkan gelombang teror terhadap konten kreator dan aktivis yang mengkritik pemerintah kembali mengemuka. Kali ini, intimidasi muncul setelah sejumlah figur publik menyuarakan kritik keras terhadap penanganan bencana di Sumatra. Rentetan teror tersebut memicu kekhawatiran publik atas kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.
Bentuk teror yang dilaporkan beragam, mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban.
Teror Rezim ke Konten Kreator Jadi Simbol Lemahnya Demokrasi RI
Beberapa tokoh yang dilaporkan mengalami teror setelah mengkritik kebijakan pemerintah pascabencana Sumatra, seperti DJ Donni yang rumahnya dilempar bom molotov, Serli Annavita alami ancaman dan vandalisme, Aktivis Greenpeace terima teror bangkai ayam, Virdian Aurellio diteror digital dan peretasan, Yama Carlos terima ancaman usai kritik pemerintah, konten kreator TikTok Pitengz alami doxing dan pembajakan SIM card dan Axel Cristian alami tekanan setelah kontennya viral.
Jika kita melihat teror dan intimidasi yang dialami oleh aktivis, konten kreator dan influencer setelah mereka menyampaikan kondisi masyarakat dan wilayah pasca bencana Sumatera adalah bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Telah tampak rakyat dipaksa diam ketika melihat kezaliman para penguasa. Rakyat dipaksa tidak boleh menyampaikan pendapatnya dan kritikannya terhadap pemerintah.
Teror dan intimidasi dilakukan seolah membuat rasa takut rakyat pada Rezim yang berkuasa. Rezim menggunakan tangan kekuasaannya untuk membungkam suara kebenaran rakyat. Tatkala Rezim yang berkuasa membungkam dan menteror rakyat yang mengkritisi terhadap persoalan yang terjadi, ini telah membuktikan bahwa sistem saat ini adalah sistem demokrasi otoriter.
Islam Tidak Berpihak ke Otoriter
Berbeda dengan sistem Islam. Keberadaan penguasa dan negara sebagai junnah (pelindung) rakyat, negara tidak akan meneror ataupun mengancam rakyat. Keberadaan negara benar-benar melindungi rakyat dan mengurus urusan rakyat. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Hubungan antara penguasa dan rakyat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Penguasa berperan mengurus dan melindungi rakyatnya. Rakyat juga berperan mengontrol kepemimpinan penguasa agar senantiasa terikat dengan aturan Allah dan kepemimpinannya mensejahterakan rakyat.
Dalam Islam penguasa sangat menerima kritikan dan nasihat dari rakyat, karena adanya nasihat dari rakyat ini yang membuat penguasa tetap terjaga aktivitasnya untuk menjalani kepemimpinannya.
Kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar Bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin besar yang memiliki keteguhan keimanan, keberanian dan terkenal dalam kepemimpinannya yang penuh keadilan. Keduanya juga terkenal sebagai pemimpin yang memiliki keterbukaan terhadap keritik dari masyarakat. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar ketika menjadi pemimpin:
“Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun jika aku menyimpang, luruskanlah aku.” (As-Suyuthi, Jam’ul Jawami’, [Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1971], jilid XI, halaman 82).
Begitu juga Umar Bin Khattab ketika menjadi pemimpin juga sangat menerima kritik. Disaat Umar diangkat menjadi Khalifah Umar juga mengatakan:
“Jika aku menyimpang, luruskan aku!”
Para Khalifah dalam sistem Islam sangat menerima keritik dan aspirasi dari masyarakat. Dengan keterbukaannya terhadap keritik ini yang membuat kepemimpinannya senantiasa berhati-hati dalam mengurus urusan rakyat. Para Khalifah memahami bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya.
Kepemimpinan dalam Islam juga khas.
Kekhasannya terlihat dari selalu menghadirkan ketakwaan dalam memimpin rakyatnya. Dari kepemimpinan seperti ini, tujuan utama menjadi pemimpin adalah untuk mensejahterakan rakyat bukan mencari keuntungan.
Dari sini telah tampak jelas, jika penguasa tidak menerima keritikan dari rakyat, maka akan cenderung menjadi penguasa yang otoriter.
Tidak ada solusi lain untuk mewujudkan pemimpin yang adil, mau menerima nasihat dari rakyat dan mengurusi urusan rakyat hanya dengan mengembangkan kembali sistem Islam.
Komentar