Pelalawan (Riaunews.com) – Polemik penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali memuncak setelah video pembongkaran plang dan pengusiran personel TNI dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) viral di media sosial. Warga yang bermukim di dalam kawasan menyebut insiden tersebut merupakan akumulasi tekanan yang mereka alami sejak penyegelan lahan dilakukan Satgas PKH pada 10 Juni 2025. “Sudah lima bulan masyarakat hidup dalam tekanan,” kata Juru Bicara Warga TNTN, Abdul Aziz, Kamis (27/11/2025).
Aziz menilai pemerintah tidak membuka ruang dialog sejak awal, termasuk saat warga diberi ultimatum relokasi mandiri hingga batas waktu 22 Agustus 2025. Warga menolak relokasi tersebut dan tetap bertahan di permukiman, bahkan melakukan demonstrasi ke Kejati Riau menuntut transparansi penataan batas kawasan. Ia menyebut sejak sebelum penataan batas 2011 dan pengukuhan kawasan 2014, terdapat 28.606,8 hektare kebun garapan warga yang seharusnya masuk wilayah enclave, namun hal itu tidak dilakukan pemerintah.
Warga juga menolak narasi yang menyebut mereka sebagai perambah hutan. Aziz menegaskan tidak ada pembukaan lahan baru dan isu tersebut telah menimbulkan stigma negatif, bahkan bernuansa rasis. “Kami bukan perambah. Warga sadar aturan,” ujarnya. Ia menambahkan, keberadaan aparat bersenjata di permukiman membuat masyarakat, termasuk anak-anak, mengalami ketakutan dan trauma.
Di sisi lain, Kodam XIX/Tuanku Tambusai membantah anggapan bahwa kehadiran personel TNI di kawasan tersebut merupakan inisiatif satuan. Kapendam XIX/Tuanku Tambusai, Letkol MF Rangkuti, menyatakan penempatan TNI merupakan keputusan negara untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat di dalam kawasan TNTN. “Kami hadir untuk memastikan situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Rangkuti membenarkan terjadi ketegangan setelah aksi demonstrasi ketika sekelompok warga mendatangi pos Satgas dan meminta petugas meninggalkan lokasi. Untuk mencegah bentrokan, personel memilih mundur sementara ke lokasi yang lebih netral. “Kita tidak ingin ada insiden, maka anggota mengalah,” jelasnya. Namun demikian, ia memastikan bahwa pengamanan segera dipulihkan setelah situasi mereda.
Pos yang sempat ditinggalkan telah kembali ditempati, bahkan dengan penambahan personel TNI untuk memastikan keamanan kawasan tetap terjaga. “Kami di sana bukan untuk bersikap anarkis, tapi melindungi kepentingan masyarakat TNTN,” tutup Rangkuti.
Komentar