Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai merealisasikan Program Pembangunan Rp100 Juta Per RW di seluruh kelurahan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prioritas pembangunan yang ditentukan langsung oleh masyarakat di tingkat wilayah.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar alokasi dana, melainkan langkah konkret untuk mendekatkan proses pembangunan dengan warga. “RW adalah yang paling tahu kebutuhan wilayahnya. Karena itu, pembangunan melalui skema 100 juta per RW harus sepenuhnya ditentukan oleh warga,” ujar Agung, Kamis (13/11).
Sebagai tahap awal, seluruh camat dan lurah diminta mengundang ketua RW untuk mengikuti musyawarah penentuan program prioritas. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme bottom-up planning yang menjadi komitmen Pemko Pekanbaru sesuai visi dan misi Wali Kota.
Dalam musyawarah tersebut, para RW diberi keleluasaan menentukan jenis pembangunan yang paling dibutuhkan warga, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas sosial, ruang terbuka, hingga infrastruktur pendukung kenyamanan masyarakat. Semua usulan tetap merujuk pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekanbaru.
Kegiatan berjalan partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Hasil musyawarah akan diserahkan kepada lurah dan camat untuk diverifikasi sebelum diusulkan sebagai paket pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah kota. Setiap kegiatan juga wajib didokumentasikan melalui foto, daftar hadir, dan berita acara sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Pemko Pekanbaru menargetkan proses penetapan prioritas rampung sebelum akhir tahun agar pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada awal tahun depan. Dengan demikian, manfaat program Rp100 Juta Per RW diharapkan segera dirasakan masyarakat di seluruh wilayah kota.
Komentar