Washington (Riaunews.com) – Senat Amerika Serikat (AS) akhirnya menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah negara itu, setelah berminggu-minggu kebuntuan anggaran yang membuat jutaan warga kehilangan manfaat pangan dan ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji.
Rancangan undang-undang tersebut disahkan dengan perolehan suara 60 banding 40, didukung hampir seluruh senator Partai Republik dan delapan senator Demokrat. Upaya untuk mengaitkan pendanaan pemerintah dengan subsidi kesehatan gagal disetujui mayoritas, meskipun isu itu tetap menjadi sorotan menjelang akhir tahun.
Kesepakatan ini memulihkan anggaran lembaga federal yang sempat kedaluwarsa sejak 1 Oktober, sekaligus menghentikan langkah Presiden Donald Trump untuk mengurangi pegawai federal hingga 30 Januari mendatang. Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan pihaknya akan segera membawa RUU itu ke pemungutan suara agar segera dikirimkan kepada Trump untuk ditandatangani.
Jika disahkan, pendanaan pemerintah akan diperpanjang hingga 30 Januari, dengan tambahan sekitar US$ 1,8 triliun pada total utang nasional yang kini mencapai US$ 38 triliun. Namun, belum ada jaminan bahwa subsidi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika akan diperpanjang setelah pemungutan suara Desember nanti.
Kesepakatan ini memicu kekecewaan di kalangan Demokrat, yang menilai kompromi tersebut gagal memberikan jaminan atas kelanjutan program kesejahteraan. “Penutupan pemerintah tampak seperti peluang untuk membawa kebijakan ke arah yang lebih baik, tetapi itu tidak berhasil,” ujar Senator Dick Durbin dari Illinois, seperti dikutip Reuters.
Meski demikian, pasar saham AS menguat usai kabar tercapainya kesepakatan ini. Pemerintah juga memastikan pendanaan program bantuan pangan SNAP hingga 30 September tahun depan. Di sisi lain, Trump memerintahkan para pengatur lalu lintas udara kembali bekerja setelah penutupan pemerintah menyebabkan kekacauan penerbangan akibat kekurangan staf.
Komentar