Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembayaran tunda bayar kegiatan tahun 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2025. Pembahasan pelaksanaan pembayaran utang kepada pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (6/10/2025).
Syahrial menjelaskan, pembahasan tersebut bertujuan untuk memfokuskan penyelesaian kewajiban tunda bayar yang menjadi prioritas utama Pemprov Riau. “Pemprov Riau tetap komitmen untuk membayar seluruh kewajiban tunda bayar. Gubernur, Wakil Gubernur, dan saya sendiri sepakat menjadikan hal ini sebagai prioritas di APBD-P. Komitmen ini juga sudah dibicarakan dan disetujui DPRD Riau,” ujar Syahrial.
Ia menegaskan, mekanisme pembayaran menjadi tanggung jawab masing-masing kepala OPD, karena secara teknis mereka yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. “Ada kebijakan pembayaran dari pimpinan, tapi kepala OPD juga wajib bertanggung jawab terhadap kontrak dan nilai hutang yang mereka buat,” katanya.
Menurut data Pemprov Riau, total tunda bayar mencapai Rp906 miliar, namun lebih dari separuhnya telah dibayarkan secara bertahap melalui mekanisme pergeseran anggaran. “Saat ini sekitar Rp300 miliar lagi yang harus diselesaikan. Pergeseran anggaran di APBD Perubahan kita rapikan agar seluruh hutang bisa terbayar,” jelas Syahrial.
Ia juga mengarahkan seluruh OPD untuk mencatat dan memverifikasi kembali nilai hutang sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) baru. “Jangan sampai ada kesalahan data. SPM 2024 harus diganti dengan SPM 2025. Ini harus disosialisasikan ke kontraktor supaya proses berjalan transparan dan tidak ada saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Selain fokus melunasi kewajiban, Pemprov Riau juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang belum mendesak. “Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa prioritas utama adalah membayar kewajiban dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk infrastruktur, kita fokus pada pemeliharaan agar tetap fungsional,” tutup Syahrial.
Komentar