Jakarta (Riaunews.com) – Rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), dinilai sulit terealisasi dalam waktu dekat. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kondisi fiskal negara belum memungkinkan menanggung tambahan beban belanja pegawai.
Menurut Trubus, ruang fiskal pemerintah masih tersedot ke sejumlah program prioritas, terutama program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengingatkan ASN sebenarnya baru menikmati kenaikan gaji pada tahun lalu. “Kalau sebelumnya bertahun-tahun tidak naik, tentu masalah. Tapi ini baru saja naik, jadi kemungkinan besar menteri keuangan keberatan kalau dinaikkan lagi,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (2/10/2025).
Trubus menegaskan, jika kebijakan ini dipaksakan, porsi belanja pegawai yang kini sekitar 10-15% dari total APBN akan membengkak signifikan. Apalagi ASN mencakup PNS, PPPK, tenaga pendidik, tenaga medis, penyuluh, TNI-Polri, hingga pejabat negara.
Ia menilai meski kenaikan gaji berpotensi memicu motivasi kerja, belum ada sinyal kuat dari pemerintah untuk mengeksekusi regulasi tersebut. Perpres 79/2025 memang sudah menjadi dasar hukum, tetapi sifatnya tidak otomatis berlaku. “Secara normatif bisa dijalankan mulai Oktober, tapi tanpa political will yang jelas, regulasi hanya jadi dokumen,” tegasnya.
Trubus menambahkan, realisasi kenaikan gaji tetap bergantung pada koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan. Jika keduanya menilai kondisi belum mendesak, kebijakan bisa ditunda. “Ujungnya tetap soal anggaran. Presiden bisa punya arah politik, tapi teknisnya ada di dua kementerian itu,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum ada instruksi resmi terkait wacana tersebut. “Kalau usulan itu sampai ke saya, tentu akan langsung kami pelajari. Tapi sejauh ini belum ada arahan masuk,” kata Purbaya di kompleks DPR, Selasa (30/9/2025).
Komentar