Kathmandu (Riaunews.com) – Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, menunjuk tiga menteri baru yang dikenal sebagai tokoh reformis dan antikorupsi. Langkah ini diambil untuk merespons gelombang protes besar yang dipimpin anak muda di berbagai wilayah Nepal, menyusul kebijakan pemerintah memblokir akses ke sejumlah platform media sosial.
Protes yang terjadi pada Senin (8/9/2025) dan Selasa (9/9/2025) lalu menewaskan sedikitnya 72 orang. Di Kathmandu, aksi massa berujung pada pembakaran gedung parlemen dan kantor pemerintah. Hingga kini, bangunan yang hangus tersebut masih belum diperbaiki meskipun situasi di ibu kota mulai terkendali.
Karki, yang menjabat perdana menteri sementara setelah K. P. Sharma Oli mengundurkan diri, memperkenalkan tiga menteri baru pada Senin (15/9/2025). Ketiganya adalah Menteri Reformasi dan Antikorupsi, Menteri Keuangan, serta Menteri Dalam Negeri.
Media setempat menggambarkan ketiga menteri tersebut sebagai figur reformis yang konsisten mendukung kebijakan antikorupsi. Penunjukan ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan sementara berusaha menanggapi aspirasi publik, khususnya generasi muda yang menjadi motor penggerak aksi protes.
Selain menolak pemblokiran media sosial, para demonstran mendesak pemerintah mengakhiri praktik korupsi yang sudah mengakar dan segera menerapkan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Nepal.
Seorang pekerja muda berusia 20 tahun di Kathmandu mengatakan kepada NHK bahwa keputusan Karki memilih menteri reformis menunjukkan keberpihakan pada tuntutan rakyat. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah awal menuju reformasi politik dan pemerintahan yang lebih luas.
