Jakarta (RiauNews.com) — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyambut baik peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) oleh Presiden Prabowo Subianto, namun menyoroti lemahnya tata kelola program usai insiden penutupan koperasi di Tuban sehari setelah diresmikan.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (29/7/2025), Rivqy meminta pemerintah daerah dan pusat segera membenahi sistem pengelolaan dan pengawasan koperasi agar tidak hanya menjadi proyek seremonial. Ia menekankan pentingnya skema pembinaan yang berkelanjutan, manajemen yang solid, serta pengawasan yang transparan.
“Permodalan berkelanjutan, sistem manajemen, dan pengawasan yang efektif harus diperjelas agar koperasi bisa mandiri dan memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat,” ujar Rivqy.
Rivqy juga mendorong pemerintah untuk menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program secara transparan dan inklusif. Ia menyatakan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, mitra swasta, hingga komunitas lokal, harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.
Penutupan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan. Satu hari setelah diresmikan Presiden Prabowo pada Senin (21/7), mitra koperasi PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) menarik diri dari kemitraan dan membongkar seluruh isi toko. Papan nama yang memuat gambar Presiden juga dicopot.
PT PPSD menyebut penarikan diri disebabkan oleh tidak diakuinya kontribusi mereka dalam acara peresmian. Ketua Koperasi dan Kepala Desa Pucangan disebut menyampaikan dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, bukan dari PT PPSD, meski PPSD telah menandatangani kontrak kerja sama sejak Januari 2025.
Menurut Rivqy, insiden tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar-pihak yang terlibat. Ia memperingatkan bahwa pendekatan top-down yang bersifat politis tanpa partisipasi lokal justru akan melemahkan efektivitas koperasi.
“Koperasi Merah Putih memang penting untuk memperkuat ekonomi desa. Tapi insiden di Tuban membuktikan bahwa masih ada jurang antara klaim program dan realitas lapangan,” ujar Legislator Fraksi PKB itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelatihan SDM koperasi dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Menurutnya, hal itu menjadi fondasi penting agar koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat secara profesional.
Rivqy menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mendorong penguatan kebijakan pembinaan koperasi. Ia berharap program Koperasi Merah Putih benar-benar berdampak di tingkat desa dan tidak menjadi proyek gagal akibat buruknya perencanaan.
“Koperasi harus membangun ekosistem ekonomi rakyat yang menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat,” pungkas Rivqy.
Komentar