Jakarta (Riaunews.com) – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin marak di sejumlah jalan utama Pekanbaru menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan, pihaknya tidak ingin sekadar melakukan penertiban tanpa memberi solusi yang adil bagi pedagang.
“Kita tidak mau mematikan rezeki orang lain. Pemerintah memahami PKL juga bagian dari perekonomian masyarakat. Karena itu, solusinya sedang kita cari agar mereka tetap bisa berjualan, tetapi tertata rapi dan tidak menimbulkan persoalan baru. Salah satu alternatif yang sudah kita pikirkan adalah memindahkan dan menata PKL di bawah Jembatan Siak IV,” kata Agung, Ahad (31/8/2025).
Menurutnya, penataan tidak bisa dilakukan instan. Pemko akan berkomunikasi dengan pedagang agar mereka tidak merasa dirugikan, sekaligus mengkaji kelayakan lokasi baru. “Kami ingin solusi berkelanjutan, bukan hanya memindahkan masalah. Beberapa alternatif lokasi lain juga akan disiapkan agar pedagang memiliki pilihan dan tidak kehilangan pelanggan,” ujarnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kenyamanan publik. “Kota ini milik bersama. PKL bisa tetap mencari nafkah, sementara masyarakat juga bisa menggunakan jalan dengan aman dan lancar. Kita akan duduk bersama dengan perwakilan pedagang, instansi terkait, dan masyarakat untuk menemukan formula terbaik,” tegasnya.
Sebelumnya, aktivitas PKL di bahu jalan, seperti di sepanjang Jalan Diponegoro, memicu keluhan pengguna jalan. Sejumlah pedagang berjualan hingga ke badan jalan, diperparah dengan pembeli yang berhenti mendadak dan memarkirkan kendaraan sembarangan. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat. “PKL seharusnya ditertibkan dan diberikan lokasi khusus. Kalau dibiarkan, makin ramai dan jelas mengganggu,” ujar Jihan, seorang pengendara yang melintas di kawasan itu.
Komentar