Pekanbaru (Riaunews.com) – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Panam masih menghadapi sejumlah kendala. Dari total 166 bidang tanah yang telah teridentifikasi, sebanyak 92 bidang sudah dibebaskan. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih terkendala kelengkapan data lahan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). Rapat itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, Zulfahmi.
Pemko Terkendala Data Jalan
Salah satu persoalan yang dibahas berkaitan dengan belum tersedianya data ledger jalan di kawasan Simpang Garuda Sakti. Kondisi ini berbeda dengan kawasan Kubang Seberang yang telah memiliki data tersebut.
Untuk mengatasi kendala itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menerbitkan surat keterangan sementara sebagai dasar penentuan ruang milik jalan (rumija).
Pemko Pekanbaru berperan menyiapkan data awal bidang tanah, sedangkan wali kota menetapkan lokasi pembangunan. Sementara itu, pemerintah pusat menanggung pembiayaan ganti rugi lahan.
Pembayaran Ganti Rugi Dilakukan Bertahap
Pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dilakukan secara bertahap setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Prosesnya mencakup pengumuman kepada masyarakat, masa sanggah, penyelesaian jika terdapat gugatan, hingga musyawarah penetapan nilai ganti rugi.
Selain pembebasan lahan, rapat juga membahas persoalan drainase untuk mengantisipasi banjir di sekitar lokasi pembangunan. Penanganan akan dilakukan dengan menormalisasi anak sungai dan memperbesar saluran drainase.
Pekerjaan drainase direncanakan dimulai dari bagian hilir atau saluran pembuangan terlebih dahulu sebelum pengerjaan pada bagian yang melintasi kawasan pembangunan flyover.
Komentar