Pekanbaru (Riaunews.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima 761 usulan dalam program pembangunan Rp100 juta per RW (Rukun Warga) pada 2026. Usulan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pembangunan lingkungan yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru.
Berdasarkan rekapitulasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pekanbaru, pembangunan saluran lingkungan menjadi usulan terbanyak dengan 357 usulan. Selanjutnya, pembangunan jalan lingkungan mencapai 235 usulan dan pembangunan posyandu sebanyak 51 usulan.
Selain itu, masyarakat mengusulkan pembangunan masjid, musholla, dan MDA sebanyak 39 usulan. Pemko juga menerima 26 usulan pemasangan lampu jalan, 18 usulan pembangunan gedung serbaguna, serta 15 usulan normalisasi anak sungai atau saluran primer.
Usulan lainnya meliputi pembangunan gapura sebanyak enam usulan, sarana olahraga tiga usulan, trotoar tiga usulan, pengaspalan jalan dua usulan, jembatan dua usulan, dan pos ronda dua usulan. Masyarakat juga mengajukan satu usulan pembangunan MCK serta satu usulan pembangunan turap anak sungai.
Penyesuaian Kewenangan
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program pembangunan Rp100 juta per RW sudah berjalan. Ia menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat pembahasan program tersebut di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Kamis (20/8/2026).
“Rp100 juta per RW ini sekarang sudah jalan,” kata Agung.
Namun, Agung menyebut Pemko menemukan sejumlah usulan yang belum dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemko kini melakukan penyesuaian agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Karena (yang diusulkan) itu bukan kewenangan kota, ada kewenangan provinsi dan pusat. Kita sedang melakukan penyesuaian agar apa yang dilakukan ini sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Dorong Program Berjalan Optimal
Agung mengatakan pengukuhan RT dan RW terpilih di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru telah selesai. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan Rp100 juta per RW agar berjalan dengan baik.
“Karena pak RW dan pak RT kan sudah selesai dilantik semuanya, harapannya ini betul-betul bisa berjalan dengan baik,” tutup Agung.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Komentar