Siak (Riaunews.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menelusuri penyebab melonjaknya harga ayam ras di pasaran sejak pekan pertama Agustus 2026. Kenaikan harga tersebut mulai dikeluhkan masyarakat, terutama pedagang rumah makan yang terdampak meningkatnya biaya bahan baku.
Bupati Siak Afni mengatakan kenaikan harga ayam diduga berkaitan dengan terbatasnya pasokan di pasaran. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, produksi ayam dari peternak di Siak hanya sekitar 370 ton, sementara kebutuhan pasar mencapai 630 ton.
“Sekitar 370 ton ini ada pun di peternak di Siak itu tidak bisa dilepas ke pasar, karena kebutuhan di pasar ada sekitar 630 ton, maka pasti akan terjadi inflasi,” kata Afni saat memimpin rapat koordinasi inflasi di Zamrud Room, Kamis (20/8/2026).
Distribusi Ayam Ditelusuri
Menurut Afni, sebagian produksi ayam lokal telah diplot oleh perusahaan penyuplai sehingga tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke pasar. Pemkab Siak kini menelusuri persoalan tersebut dari sisi hulu hingga hilir untuk mengetahui titik masalah dalam rantai pasok.
“Masyarakat sudah teriak, terutama pedagang-pedagang rumah makan. Kami meminta keseriusan seluruh pihak untuk mencari tahu di mana persoalan rantai pasok ini,” ujarnya.
Pemkab Siak akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, perusahaan, dan penyalur ayam agar sebagian stok dapat dilepas ke pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pasokan dan menjaga harga ayam tetap stabil.
Afni juga membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama kenaikan harga ayam. Berdasarkan data Pemkab Siak, kebutuhan ayam untuk program tersebut hanya sekitar 17 ton ketika menu ayam tersedia.
“Menurut saya, bukan karena faktor MBG. Faktor MBG ini hanya sekitar 17 ton ketika ada menu ayam,” katanya.
Meski Siak belum tercatat mengalami inflasi berdasarkan data BPS dan bahkan sempat mengalami deflasi pada bulan sebelumnya, Pemkab Siak tetap mewaspadai kenaikan harga ayam yang telah dirasakan masyarakat. Dinas terkait diminta menyiapkan laporan rinci mengenai produksi, distribusi, dan kebutuhan ayam untuk disinkronkan dengan pemerintah provinsi serta disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan lembaga terkait.
“Kemandirian pangan di kabupaten ini sudah kami minta agar seluruh dinas terkait menseriusi ini,” ujar Afni.
Komentar