Pekanbaru (Riaunews.com) – Warga Pelalawan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) meminta pemerintah menghentikan wacana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) jika tidak disertai kejelasan.
Koordinator aksi, Wandri Syaputra Simbolon, menilai rencana relokasi yang terus disampaikan pemerintah justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.
“Relokasi pertama saja sudah gagal, karena daerah tujuan banyak yang menolak,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Soroti Status Warga dan Minim Kepastian
Wandri juga mengkritik pernyataan yang menyebut warga di kawasan tersebut sebagai ilegal. Ia menegaskan sebagian besar masyarakat memiliki dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga.
“Kalau dibilang ilegal, itu harus jelas. Warga di sini punya KTP, punya KK. Jangan disamaratakan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terus menggulirkan rencana relokasi tanpa kepastian lokasi maupun jaminan kehidupan bagi masyarakat terdampak.
Ia mengungkapkan, aksi yang digelar saat ini merupakan kali keenam dilakukan di tingkat provinsi. Namun hingga kini, belum ada kejelasan yang diterima warga.
“Kami sudah enam kali datang ke Provinsi Riau, tapi belum ada kepastian,” katanya.
Wandri menambahkan, massa aksi siap bertahan hingga beberapa hari ke depan sampai tuntutan mereka mendapat jawaban dari pemerintah. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 18 April 2026.
Komentar