Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDIP, Zulkardi, mengingatkan agar kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak disalahgunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai ajang memperpanjang libur akhir pekan.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang jelas dan berkelanjutan, pola kerja fleksibel tersebut berpotensi berubah menjadi “long weekend” terselubung yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai WFH ini jadi akal-akalan untuk long weekend. Ini tetap kerja, bukan libur,” tegas Zulkardi, Senin (6/4/2026).
Soroti Pengawasan dan Evaluasi
Zulkardi menilai pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan yang konsisten serta evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan WFH berjalan sesuai tujuan. Ia menekankan bahwa disiplin kerja ASN harus tetap dijaga meski bekerja dari lokasi yang fleksibel.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan WFH adalah untuk efisiensi energi, termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan emisi.
Lebih lanjut, Zulkardi mendorong agar kebijakan ini dimanfaatkan sebagai momentum mempercepat digitalisasi dalam sistem birokrasi. Dengan sistem digital yang baik, kinerja ASN tetap dapat dipantau secara optimal.
“Digitalisasi penting supaya kinerja tetap bisa dipantau, tidak ada celah untuk penyalahgunaan,” jelasnya.
Pentingnya Koordinasi OPD
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan WFH tidak menimbulkan kendala di lapangan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Dengan pengawasan ketat dan sistem yang terintegrasi, kebijakan WFH diharapkan tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi kualitas layanan publik di Kota Pekanbaru.
Komentar