Jakarta (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di berbagai daerah serta melibatkan kementerian dan lembaga negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, jumlah OTT tersebut justru menjadi catatan yang memprihatinkan. Menurutnya, OTT mencerminkan masih berlangsungnya tindak pidana korupsi di berbagai level pemerintahan, meskipun upaya pencegahan terus dilakukan.
Budi menjelaskan, hasil penindakan sepanjang 2025 menunjukkan modus korupsi yang semakin beragam. Praktik tersebut kerap melibatkan penyalahgunaan jabatan, aliran dana berlapis, serta keterkaitan kepentingan keluarga dan politik.
Ia menilai penindakan merupakan bentuk keberhasilan sekaligus tantangan besar dalam pemberantasan korupsi nasional. Oleh karena itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta menutup celah sistemik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Penindakan penting, tetapi pencegahan harus diperkuat agar korupsi tidak berulang,” kata Budi kepada PRO3 RRI, Sabtu (27/12/2025). Ia menegaskan perbaikan sistem dan tata kelola harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Selain itu, Budi menyebut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mengalami peningkatan menjadi 72,32. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan perbaikan signifikan secara nasional, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tetap menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi.
Komentar