Pekanbaru (Riaunews.com) – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekan angka stunting masih dihadapkan pada persoalan akurasi data penerima manfaat. Padahal, ketepatan pendataan menjadi faktor penting agar intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Zulkifli, Sabtu (7/11/2026), mengungkapkan prevalensi stunting di Riau saat ini masih berada di angka 20,1 persen. Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Riau terus mengupayakan berbagai intervensi gizi, termasuk melalui pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita.
“Namun, keterbatasan alokasi bantuan serta belum optimalnya sinkronisasi data antarlembaga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut,” cakapnya.
Jumlah sasaran intervensi tersebut cukup besar. Sekitar 121.000 ibu hamil dan 390.000 balita masuk dalam kelompok yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain itu, terdapat ibu hamil berisiko yang memerlukan penanganan lebih intensif.
Dinkes Riau Keluhkan Belum Ada Sinkronisasi Data SPPG
Zulkifli mengatakan, besarnya jumlah sasaran harus diimbangi dengan ketersediaan data yang valid dan diperbarui secara berkala. Tanpa data akurat, Pemprov Riau akan kesulitan menentukan prioritas penerima bantuan sekaligus mengukur keberhasilan intervensi yang telah dilaksanakan.
“Kami menghadapi kendala dalam memperbarui data riil di lapangan secara akurat karena belum mendapatkan data dari rekan-rekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melaksanakan pemberian gizi,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, keterbukaan dan pertukaran data antara Dinkes dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat diperlukan untuk memastikan intervensi gizi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Pemprov Riau Dorong Data Terintegrasi
Zulkifli menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan makanan. Pemerintah juga membutuhkan data terintegrasi untuk mengetahui masyarakat yang telah menerima intervensi, kelompok yang belum terjangkau, serta wilayah yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Karena itu, Dinkes Riau berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan melakukan pencocokan data agar program penurunan stunting berjalan lebih efektif.
“Kami sangat mengharapkan adanya pencocokan dan sinkronisasi data ke depan. Agar, strategi penurunan stunting yang kami jalankan tepat sasaran dan memberikan hasil optimal,” tutupnya.
