Bengkalis (Riaunews.com) – DPRD Kabupaten Bengkalis bergerak mencari solusi atas antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya di Pulau Bengkalis. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengajukan penambahan kuota BBM kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina Patra Niaga.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPRD telah berkonsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau terkait persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Dari hasil konsultasi tersebut, DPRD diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga karena kewenangan penyaluran maupun penambahan kuota BBM berada di kedua lembaga tersebut.
“Beberapa waktu lalu kami bersama Komisi III sudah berkonsultasi ke ESDM Provinsi Riau dan Disperindag Provinsi. Minggu ini, mudah-mudahan kami bisa bertemu langsung dengan BPH Migas untuk membahas penyaluran BBM di Pulau Bengkalis sekaligus memperjuangkan penambahan kuota harian,” ujar Hendrik, Rabu (1/7/2026).
Usulkan Tambahan 40 Ribu Liter per Hari
Hendrik menjelaskan, alokasi BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini sekitar 80.000 liter per hari. Menurutnya, jumlah tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, terutama di Kecamatan Mandau dan Pinggir.
Karena itu, DPRD mengusulkan penambahan kuota sekitar 40.000 liter per hari sehingga total pasokan BBM untuk Bengkalis dapat menyamai Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai sekitar 120.000 liter per hari.
“Artinya, kita mengusulkan penambahan kuota sekitar 40.000 liter per hari. Dengan tambahan itu, kami berharap persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU dapat teratasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketersediaan BBM yang memadai menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat dan kelancaran roda perekonomian daerah.
“Kami ingin ada solusi nyata agar distribusi BBM kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” tegas Hendrik.
Sementara itu, warga Kota Bengkalis, Martini, mengapresiasi langkah DPRD yang memperjuangkan penambahan kuota BBM. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus meningkat, sedangkan Pulau Bengkalis hanya memiliki tiga SPBU yang melayani masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD. Di Pulau Bengkalis hanya ada tiga SPBU yang melayani masyarakat. Mudah-mudahan kuota BBM segera ditambah sehingga antrean panjang yang selama ini terjadi bisa berkurang bahkan tidak ada lagi,” harapnya.
DPRD Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat segera menghasilkan keputusan terkait penambahan kuota BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Bengkalis.
Komentar