Pekanbasru (Riaunews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Permintaan tersebut muncul setelah adanya aspirasi dan kritik dari mahasiswa yang beberapa kali melakukan aksi di Gedung DPRD Riau.
Anggota DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Menurutnya, dari total 705 dapur MBG yang ada di Riau, sebanyak 637 dapur telah aktif beroperasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Anggaran yang sudah begitu ketat dipatok oleh pemerintah hendaknya semaksimal mungkin menjadi sumber gizi bagi anak-anak. Jangan sampai itu dikurangi lagi gram-gramasinya atau kualitasnya,” ujar Edi, Ahad (17/5/2026).
Soroti Dugaan Monopoli dan Mark-Up
Edi juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pelaksanaan program MBG, baik terkait kepemilikan kemitraan dapur maupun distribusi bahan pangan. Menurutnya, praktik monopoli berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan merugikan pihak lain.
“Kalau persaingan tidak terbuka dan tidak sehat, otomatis ada pihak yang dirugikan. Di situ biasanya ada permainan yang mungkin tidak terbuka dan bahkan bisa menguntungkan pihak tertentu,” jelas politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Kampar tersebut.
Selain itu, DPRD Riau juga menyoroti dugaan mark-up anggaran dalam program tersebut. Edi menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat seharusnya digunakan secara maksimal demi kualitas makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Ia menyebut saat ini sebagian dapur MBG sudah mulai menjalani proses evaluasi untuk menyesuaikan standar yang ditetapkan pemerintah. Jika ditemukan pelanggaran atau pengelola dapur tidak mengindahkan teguran, maka Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
DPRD Akan Temui BGN
Dalam waktu dekat, pimpinan DPRD Riau juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BGN guna membahas pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.
Edi menegaskan evaluasi dilakukan bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan program prioritas pemerintah itu berjalan transparan dan tepat sasaran.
“MBG ini adalah sesuatu yang harus kita sukseskan. Tetapi tidak kita biarkan praktik-praktik monopoli ataupun mark-up,” tegasnya.
