Pekanbaru (Riaunews.com) – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai mendapat perhatian dari DPRD Riau. Dewan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak disalahartikan.
Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menegaskan pentingnya sistem evaluasi yang jelas terhadap pelaksanaan WFH, khususnya yang diterapkan setiap hari Jumat sesuai edaran pemerintah provinsi.
“Setelah diberlakukannya WFH, kami dari DPRD juga akan ikut mengawasi. Kita minta ada sistem yang bisa melihat dan mengevaluasi apakah kebijakan ini berjalan optimal,” ujarnya.
WFH Bukan Hari Libur
Tarmizi menekankan, WFH tidak boleh dimaknai sebagai hari libur bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap merupakan bagian dari kewajiban kerja yang harus dijalankan secara profesional.
“Harapan kita, WFH ini betul-betul dimanfaatkan untuk bekerja dari rumah dengan menyelesaikan tugas-tugas. Bukan dianggap libur atau tidak bekerja,” tegasnya.
DPRD Lakukan Pengawasan
Ia menambahkan, DPRD Riau akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami di Dewan akan ikut mengawasi kebijakan pemerintah ini agar implementasinya sesuai dengan tujuan awal,” tutupnya.
