Pekanbaru (Riaunews.com) – Pendiri Telegram, Pavel Durov, dilaporkan tengah menjadi subjek penyelidikan pidana oleh pemerintah Rusia atas dugaan membantu aktivitas teroris. Sejumlah media milik negara Rusia menuding Durov memungkinkan terjadinya serangan terhadap Rusia serta menjadikan Telegram sebagai sarana intelijen bagi Ukraina dan negara-negara Barat.
Laporan yang dilansir Engadget pada Selasa (24/2/2026) menyebutkan bahwa tuduhan tersebut disampaikan melalui berbagai media resmi Rusia. Pemerintah Rusia bahkan telah memblokir akses ke Telegram di dalam negeri, bersamaan dengan WhatsApp, sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan aplikasi milik negara yang tidak terenkripsi, Max.
Langkah pemblokiran itu menuai kritik dari sejumlah kalangan pro-Rusia karena dinilai berdampak pada operasi di garis depan. Telegram disebut digunakan oleh tentara Rusia untuk berkomunikasi dan mengoordinasikan pergerakan, serta oleh otoritas di wilayah perbatasan Ukraina untuk menyampaikan peringatan serangan drone dan rudal kepada warga.
Bahkan, juru bicara Presiden Rusia dilaporkan masih menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan media. Namun demikian, otoritas Rusia tetap menuding aplikasi tersebut sebagai instrumen bagi badan rahasia negara-negara NATO dan pemerintah Ukraina.
Media pemerintah Rusia, Rossiiskaya Gazeta, mengeklaim Telegram menyadap data lokasi, menjual informasi rahasia, serta mengintimidasi tentara dan keluarga mereka. Tuduhan tersebut disebut bersumber dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB).
Hingga kini Durov belum memberikan pernyataan terbaru terkait penyelidikan tersebut. Namun, setelah pemblokiran Telegram, ia menyatakan pemerintah Rusia berupaya memaksa warga beralih ke aplikasi yang dikendalikan negara dan dirancang untuk pengawasan serta sensor politik.
Durov, yang lahir di Rusia, juga dikenal sebagai salah satu pendiri jejaring sosial VK. Ia meninggalkan Rusia setelah mendapat tekanan dari pemerintah untuk menjual kepemilikannya di perusahaan tersebut.
Komentar