Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera membenahi tata kelola keuangan daerah guna mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun 2025. Langkah tersebut dinilai penting agar serapan anggaran dapat optimal dan berdampak pada perekonomian daerah.
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat sebesar Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
“Kita harapkan angka tersebut terus meningkat hingga akhir tahun anggaran. Sebab 31 Desember 2024 lalu capaian realisasi pendapatan maupun belanja seluruh daerah jauh lebih tinggi dari realisasi saat ini,” kata Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).
Tito menjelaskan, pada akhir tahun 2024 lalu, total realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi. Lebih tinggi dari capaian akhir November 2025 dan akhir Desember 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan realisasi belanja pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, mendorong daya beli, serta menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor swasta.
Komentar