Pekanbaru (Riaunews.com) – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan pihaknya masih berjuang agar rencana pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2026 tidak sebesar yang direncanakan. Nilai pengurangan mencapai sekitar Rp433 miliar, yang dinilai akan berdampak besar terhadap berbagai program pembangunan di Kota Pekanbaru.
“Sampai saat ini kami masih berusaha agar pemotongan TKD tidak sebesar itu. Dampaknya akan sangat besar bagi Pekanbaru,” ujar Agung, Rabu (29/10/2025).
Agung menjelaskan, apabila pengurangan tetap dilakukan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terpaksa menyesuaikan sejumlah pos anggaran. Langkah itu mencakup pemotongan pada belanja pegawai dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Memotong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saja sudah sangat terasa berat,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah agar kegiatan pembangunan tidak terhenti.
“Kami berharap semua pihak bisa memahami kondisi ini. Kami juga meminta dukungan DPRD untuk mencari solusi agar pembangunan di Pekanbaru tidak terhambat,” kata Agung.
Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan tetap berfokus menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Komentar