Jakarta (Riaunews.com) – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan adanya wacana perubahan status Bulog menjadi lembaga baru dengan kewenangan lebih luas dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan nasional. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat peran strategis Bulog di sektor pangan.
“Sebagai institusi strategis negara di bidang pangan, Bulog mengemban amanah besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal kepada Pro 3 RRI, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, struktur Bulog saat ini masih relevan dalam menjawab tantangan pangan yang semakin kompleks. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kinerja Bulog disebut mengalami peningkatan signifikan, dengan stok beras mencapai 4,2 juta ton dan penyerapan gabah hingga 3 juta ton sepanjang tahun ini.
Ahmad menjelaskan, wacana transformasi Bulog menjadi badan khusus atau kementerian pangan akan memperluas tanggung jawab lembaga tersebut. Dengan kewenangan yang lebih besar, Bulog diharapkan mampu mengendalikan sembilan bahan pokok, seperti pada masa kejayaannya di masa lalu. “Ke depan, Bulog diharapkan tidak hanya fokus pada beras, tetapi juga seluruh kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan perubahan organisasi agar tidak mengganggu efisiensi operasional. Ahmad menilai dukungan Presiden dan DPR RI menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan sosial serta memperkuat peran Bulog.
“Transformasi ini membuat Bulog semakin berorientasi sosial dengan fokus pada stabilisasi harga dan pengendalian pangan nasional,” ujarnya.
Ahmad juga menekankan pentingnya dukungan publik dalam proses transformasi tersebut. “Dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke menjadi energi bagi Bulog untuk terus berbuat terbaik bagi negeri,” pungkasnya.
Komentar