KOPSINDO Minta Prabowo Tegas Atasi Tambang Ilegal dan Buzzer Politik

JAKARTA (Riaunews.com) – Ketua Umum Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO), Drs. Rambun Sumardi, Ak, M.Si, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan tambang ilegal serta fenomena buzzer politik yang dinilai merusak tatanan demokrasi.

Menurut Rambun, keberadaan tambang ilegal telah lama merugikan negara, baik dari sisi penerimaan negara, kerusakan lingkungan, maupun hak-hak masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ia menegaskan, praktik tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.

“Tambang ilegal itu ibarat benalu. Ia merusak lingkungan, merugikan negara, dan memperkaya segelintir orang. Kalau dibiarkan, hal ini bisa mengancam masa depan generasi bangsa,” ujarnya saat ditemui di kantor KOPSINDO, Jakarta, Sabtu (28/9).

Lebih jauh, Rambun juga menyoroti peran buzzer politik yang kerap memperkeruh suasana di ruang publik. Menurutnya, keberadaan buzzer justru menghambat iklim demokrasi yang sehat karena lebih banyak menyebarkan provokasi dan kebencian.

“Buzzer ini bukan lagi sekadar opini publik, tapi sudah mengarah pada perpecahan bangsa. Mereka mengaburkan fakta, menebar fitnah, dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Itu sebabnya saya minta Presiden Prabowo bertindak tegas,” tegasnya.

Di sisi lain, Rambun memberikan apresiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilainya konsisten melaksanakan kebijakan hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Pak Bahlil sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan agenda strategis hilirisasi. Tentu ada tantangan, tetapi yang terpenting adalah tetap fokus pada kepentingan rakyat. Demokrasi memang penuh dinamika, tapi pemerintah harus berdiri tegak di tengah badai,” kata Rambun.

Rambun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KOPSINDO akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Ia memastikan organisasinya berdiri di garda terdepan untuk menjaga kepentingan nasional, memperkuat persatuan, dan memastikan Indonesia tetap kokoh menghadapi arus global. (Ftr)

 

Komentar