Pekanbaru (Riaunews.com) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi diapresiasi dan akan menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
“Seluruh saran dan masukan merupakan hal penting bagi kelancaran pembangunan daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Riau,” ujar Syahrial dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (29/9).
Syahrial menyebut anggaran belanja APBD Perubahan diarahkan pada empat prioritas utama. Fokus tersebut meliputi pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta penanganan bencana.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui program Riau Bermarwah yang berlangsung hingga 15 Desember mendatang. Program ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penertiban pajak kendaraan bermotor dan alat berat, serta penyempurnaan sistem pembayaran digital.
Syahrial juga menekankan bahwa anggaran belanja harus menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kondisi fiskal lebih sehat.
“APBD-P 2025 difokuskan untuk menyelesaikan tunda bayar tahun 2024, termasuk tunda salur tahun 2024. Dengan begitu, anggaran 2026 bisa lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Komentar