Jakarta (Riaunews.com) – Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana dari proyek pengadaan laptop Chromebook yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025), Hotman mengatakan hingga kini tidak ada transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke rekening pribadi Nadiem. “Tidak ada transfer dari pihak manapun. Kalau ada, pasti sudah diumumkan oleh jaksa. Kalau ada uangnya, pasti dipamerkan. Sampai sekarang tidak ada. Itu yang kita sesalkan,” ujarnya.
Hotman menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem terlalu prematur. Menurutnya, belum ada bukti konkret bahwa Nadiem menerima keuntungan dari proyek tersebut. “Ini masih prematur sebenarnya. Kenapa buru-buru ditahan? Kalau memang ada (aliran dana), ya kita akui. Tapi faktanya, tidak ada. Saya bicara berdasarkan fakta,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menyebut proyek ini menimbulkan potensi kerugian negara sekitar Rp1,9 triliun.
Nurcahyo menjelaskan, kerugian keuangan negara dari kegiatan pengadaan TIK tersebut masih dalam proses perhitungan resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga menyebut Nadiem diduga melanggar tiga ketentuan utama, yakni Perpres No. 123 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 jo. No. 11 Tahun 2021.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi-saksi, dokumen, alat bukti elektronik, surat, hingga keterangan ahli. Kasus ini menjadi salah satu sorotan besar karena menyangkut proyek strategis yang menyedot dana triliunan rupiah dari anggaran negara.
