Jakarta (Riaunews.com) – Sebanyak lima anggota DPR resmi dinonaktifkan oleh partai politiknya menyusul gelombang protes publik yang memuncak. Keputusan ini diumumkan pada Minggu (31/8/2025) oleh Partai NasDem, PAN, dan Golkar, sebagai respons atas kemarahan masyarakat terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.
Dari NasDem, dua nama yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sahroni dianggap melukai publik dengan pernyataannya yang menolak wacana pembubaran DPR, sementara Nafa menuai kecaman setelah membela tunjangan rumah Rp50 juta dan mengeluhkan kemacetan Bintaro.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Keduanya dikritik keras usai video joget bersama dalam Sidang Tahunan MPR viral di media sosial. Meski telah meminta maaf, pimpinan PAN menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik.
Dari Golkar, Adies Kadir juga dikenai sanksi serupa. Ia sempat mengungkap adanya kenaikan tunjangan anggota DPR sebelum kemudian meralat pernyataannya. Namun, keterlanjuran ucapan itu dinilai memperburuk kemarahan masyarakat sehingga partai memutuskan untuk menonaktifkannya.
Penonaktifan lima anggota DPR ini dinilai sebagai langkah tegas partai menghadapi tekanan publik yang semakin keras. Keputusan tersebut juga menjadi sinyal bahwa kritik masyarakat berpengaruh langsung pada arah kebijakan internal partai politik di Senayan.
Komentar