Jakarta (Riaunews.com) – Ajakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) beredar luas di media sosial. Aksi tersebut diinisiasi kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” dan mengajak buruh, petani, serta mahasiswa untuk turun ke jalan.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi itu. Menurutnya, penanggung jawab aksi tidak jelas sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang dituntut, saya melarang seluruh anggota KSPSI di Jabodetabek ikut aksi 25 Agustus,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).
Dari pihak Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, Koordinator Media mengatakan kelompoknya tak akan turun ke jalan pada 25 Agustus mendatang.
Dia menjelaskan, BEM SI Kerakyatan telah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025. Pada demonstrasi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan rancangan undang-undang bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya mengungtungkan kalangan oligarki.
Jumhur mengingatkan ketidakjelasan penanggung jawab dapat memicu tindakan anarki dan berujung pada konflik politik elite yang mengorbankan rakyat. Karena itu, ia menegaskan elemen gerakan buruh tidak mengambil bagian dalam aksi 25 Agustus.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi berbeda pada 28 Agustus 2025. Aksi bertajuk “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” itu rencananya digelar serentak di depan Gedung DPR, Istana Negara, serta sejumlah kota industri seperti Serang, Samarinda, dan Makassar.
