Jakarta (RiauNews.com) – Usai menyapa peserta sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR serta DPD, berkenaan Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, di gedung DPR/ MPR RI, Jumat (15/08/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan elu-eluan kepada pendahulu Bangsa terkait jasa mereka membangun Indonesia hingga menjadi negara yang dikenal dunia.
“Seluruh presiden pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita- cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” demikian disampaikan Prabowo saat memberi sambutan pada kegiatan tersebut.
Lanjut Prabowo, tujuan kemerdekaan saat ini adalah terus membangun dan mengupayakan agar Indonesia merdeka dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan, dalam artian Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan mampu berdiri diatas kaki sendiri dan juga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Ia menyebutkan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah ketika sumber daya yang telah diberikan Allah harus dijaga dan dikelola secara baik agar arti kemerdekaan sesungguhnya dapat terwujud dalam waktu singkat.
Prabowo juga mengatakan bahwa transisi kepemimpinan dari presiden terdahulu kepada dirinya berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik.
“Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia, sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang,” unngkap Prabowo
Presiden juga mengecam transisi kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kaidah dan makna dari demkorasi itu sendiri dalam arti luas. Menurutnya demokrasi yang baik adalah bukan demokrasi yang saling gontok gotakan, saling menjatuhkan, saling maki memaki, saling menghujat dan bukan demokrasi yang saling membenci.
“Inilah yang harus kita pegang teguh, demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya mikul nduwer, mendem njero,” paparnya
Prabowo juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang absolut akan berdampak timbulnya korupsi yang absolut pula. Terkait korupsi, Prabowo tidak menampik bila korupsi di Indonesia adalah masalah besar bangsa dan ia tahu bila prilaku yang merugikan negara ini masih ada di tingkat eselon birokrasi pemerintahan dan bukanlah fakta yang harus ditutup- tutupi.
“Saya diminta untuk melaksanakan perintah Undang- Undang Dasar republik kita, karena itu saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan,” ungkap Prabowo yang juga menyebutkan bahwa pada APBN 2025 pihaknya telah menyelamatkan upaya penyelewengan dana negara sebesar Rp300 Triliun yang rawan praktik korupsi, seperti dari pos anggaran perjalanan dinas luar negeri serta anggaran alat tulis kantor.
Komentar