Jakarta (RiauNews.com) — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti laporan media internasional Al Jazeera yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi di Asia. Ia menilai kondisi ini bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
“Jangan bicara soal pertumbuhan ekonomi jika rakyat justru kehilangan pekerjaan. Kami mendesak pemerintah segera menyusun strategi untuk menurunkan angka pengangguran, khususnya di kalangan anak muda,” kata Nurhadi dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (25/7).
Nurhadi menyebut lebih dari 7 juta penduduk Indonesia masih menganggur pada 2025, termasuk satu juta lulusan sarjana. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 yang mencatat angka pengangguran terbuka masih di atas 7 juta, naik dari 7,20 juta orang pada Februari 2024. Dari jumlah itu, 65 persen merupakan generasi muda. Ia menyebut angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan “bom waktu sosial”.
BPS juga merilis data pada 21 Juli 2025 yang menunjukkan sekitar 16 persen dari 44 juta penduduk usia 15–24 tahun masih menganggur. Menurut Nurhadi, angka itu dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.
Nurhadi mengkritik pemerintah yang terus menyampaikan narasi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan tanpa menyertakan rincian data. Ia menilai klaim tersebut bertolak belakang dengan realitas di lapangan.
“Pemerintah terlalu sibuk membangun narasi pencitraan. Padahal, yang dibutuhkan rakyat adalah penciptaan lapangan kerja yang nyata, bukan proyek-proyek seremonial yang hanya bagus di laporan,” tegasnya.
Nurhadi juga menilai upaya Kementerian Ketenagakerjaan belum berhasil menurunkan pengangguran secara signifikan. Ia menyebut program-program yang kementerian jalankan, termasuk rencana peluncuran School to Work Transition, belum menyentuh akar persoalan.
“Kementerian terlalu fokus pada pelatihan, tetapi gagal menghubungkannya dengan kebutuhan industri. Lulusan pelatihannya tidak terserap. Ini menunjukkan kegagalan desain kebijakan yang perlu segera dikoreksi,” ujarnya.
Nurhadi mendorong pemerintah menyusun strategi penanggulangan pengangguran yang fokus pada penguatan vokasi berbasis kebutuhan industri. Ia juga meminta pemerintah mengembangkan skema dual training yang menggabungkan pelatihan di lembaga pendidikan dan dunia kerja.
Ia juga mendorong perluasan akses pelatihan kerja berbasis digital dan ekonomi hijau, serta reformasi perlindungan bagi pekerja sektor informal dan rentan. Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat jaminan sosial yang adaptif, kepastian hukum, dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung penciptaan kerja.
Nurhadi memastikan DPR, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, akan terus mendorong arah kebijakan ketenagakerjaan agar sejalan dengan aspirasi generasi muda, kondisi lapangan, dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
“Kami akan mengusulkan agar Komisi IX DPR memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dan lembaga vokasi. Kami ingin memastikan kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada pencari kerja, bukan pada elite proyek,” pungkasnya.
Komentar