Jakarta (Riaunews.com) – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti tingginya biaya jabatan anggota DPR RI yang dibebankan kepada negara. Berdasarkan pagu APBN 2025, anggaran untuk 580 anggota DPR mencapai Rp 1,65 triliun. Jika dihitung per anggota dan per bulan, nilainya setara Rp 237,9 juta.
Dilansir dari Liputan6, menurut Achmad, angka tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan kinerja, serta berbagai fasilitas. Rencana penambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan diperkirakan akan membuat total biaya jabatan per anggota DPR tembus Rp 287,9 juta per bulan. “Yang membuat total membesar adalah tunjangan melekat dan fasilitas, bukan gaji pokok,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Achmad membandingkan biaya jabatan DPR dengan penghasilan profesi lain. Seorang guru PNS muda dengan sertifikasi pendidik rata-rata hanya menerima Rp 5,5–5,7 juta per bulan. Sementara buruh di DKI Jakarta diperkirakan menerima UMP Rp 5,4 juta per bulan, dan di Jawa Tengah hanya sekitar Rp 2,17 juta.
Jika dibandingkan, biaya jabatan anggota DPR setara 44 kali lipat UMP DKI Jakarta, 110 kali lipat UMP Jawa Tengah, serta 43 kali lipat gaji guru PNS muda bersertifikasi. “Angka-angka ini menunjukkan jurang ketimpangan yang semakin menganga antara penghasilan pejabat publik dan pekerja,” kata Achmad.
Komentar