Sembilan Pelaku Penyerangan Warga di Kebun Sawit Rohul Ditangkap, Aktor Intelektual Belum Terungkap

Rokan Hulu (Riaunews.com) – Penanganan kasus penyerangan terhadap 25 warga di kebun sawit eks PT Torganda, Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masih menyisakan sejumlah persoalan. Meski Polda Riau telah menangkap sembilan orang yang diduga terlibat, sosok yang diduga menjadi dalang atau aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut belum terungkap.

Pengamat Kebijakan Publik Riau, Rawa El Amady, mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, penyerangan terhadap puluhan warga bukan sekadar konflik perebutan lahan, melainkan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan seluruh pihak yang terlibat.

“Menurut saya bukan hanya soal peristiwa konflik, tapi ini peristiwa kriminal yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga bersinggungan dengan Agrinas. Yang namanya pidana dalangnya harus diusut tuntas. Semua orang sama di mata hukum,” kata Rawa di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).

Desak Polisi Usut Aktor Intelektual Penyerangan

Rawa menjelaskan, persoalan lahan bermula ketika areal yang sebelumnya dikelola PT Torganda disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) karena diklaim berstatus kawasan hutan. Lahan tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk dikelola, sementara masyarakat juga mengklaim memiliki hak atas areal tersebut.

Perbedaan klaim itu kemudian berujung pada penyerangan terhadap warga. Rawa menegaskan, status sebagai perusahaan negara tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada Agrinas untuk mengambil alih hak masyarakat.

“Jika secara hukum bisa dibuktikan bahwa aktor intelektualnya adalah pihak Agrinas, maka mereka dihukum secara pidana karena tindakan kekerasan tersebut,” tegas Rawa yang juga dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Dia meminta polisi, bupati, gubernur hingga presiden mengambil langkah tegas untuk mengungkap pihak yang berada di balik penyerangan. Selain penegakan hukum pidana, pemerintah juga diminta menyelesaikan persoalan legalitas lahan dan mengakui hak masyarakat apabila dapat dibuktikan secara hukum.

Rawa mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan hak masyarakat dengan alasan kawasan tersebut berstatus hutan. Menurutnya, solusi hukum yang tersedia perlu diprioritaskan, termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan selama satu periode tanam sebelum secara bertahap mengganti jenis tanaman.

Dia juga meminta pemerintah mendahulukan penanganan pidana sebelum melakukan mediasi terkait pemanfaatan lahan. Bupati, menurutnya, dapat berperan mengadvokasi bukti kepemilikan masyarakat melalui aspek hukum administrasi maupun bukti hak akses dan budaya.

“Jangan mediasi dulu, pelaku dibiarkan. Tangkap dulu, baru bicara soal pemanfaatan lahan,” pungkasnya.

Desakan serupa disampaikan juru bicara masyarakat atau korban, Abdul Aziz. Dia mengapresiasi langkah cepat Polda Riau menangani perkara tersebut, tetapi meminta penyidik konsisten mengungkap aktor intelektualnya agar penyerangan serupa tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

“Biar hal semacam ini tidak menjadi preseden buruk terkait penegakan hukum ke depannya. Saya yakin Pak Kapolri Jenderal Suyudi, sangat konsisten dalam penegakan hukum dan tidak tebang pilih. Jenderal-jenderal saja disikat, konon lagi yang hanya aktor-aktor lokal di daerah,” tegas Aziz.

Aziz juga mempertanyakan dasar penyitaan lahan oleh Satgas PKH. Menurutnya, pemerintah harus membuktikan status kawasan hutan melalui seluruh tahapan pengukuhan, bukan hanya mengandalkan surat keputusan dan peta dari instansi kehutanan.

“Semua tahapan itu pasti ada bukti-buktinya. Bukan sekadar SK dan peta. Kalau cuma peta, anak kecil pun bisa membuatnya,” ujar pendiri Jaringan Rakyat Antar Kampung (Jaraka) Institut itu.

Dia menyebut, jika hasil pembuktian menunjukkan lahan tersebut benar merupakan kawasan hutan, pemerintah perlu menerapkan solusi bagi masyarakat yang telanjur mengelolanya, termasuk memberikan kesempatan pengelolaan selama satu daur. Namun, jika bukan kawasan hutan, pemerintah harus menjelaskan dasar hukum penetapan status tersebut.

Sembilan Orang Ditangkap, Pelaku Dibayar Rp300 Ribu

Penyerangan terhadap warga terjadi di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Tambusai Utara, Rohul, Jumat (14/8/2026). Saat kejadian, para korban sedang beristirahat di mess setelah bekerja membersihkan kebun.

Sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah ratusan datang menggunakan lima mobil. Mereka kemudian menyerang warga menggunakan berbagai senjata hingga sekitar 25 orang mengalami luka parah. Bahkan, satu korban dilaporkan dalam kondisi kritis.

Peristiwa itu diduga berkaitan dengan sengketa lahan perkebunan sawit di Afdeling 19 dan 21 yang diklaim milik warga, tetapi dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Warga menduga ada keterlibatan pihak Agrinas dalam penyerangan tersebut. Namun, perusahaan menyatakan tidak berada dalam posisi memihak salah satu kelompok dalam konflik internal itu.

Pasca kejadian, Polda Riau menangkap sembilan orang berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Seluruh tersangka ditahan di Mapolda Riau.

Polisi mengungkapkan, para pelaku menerima bayaran untuk menyerang dan mengusir warga yang bekerja di kebun sawit Afdeling 15, 19, dan 21. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing pelaku menerima Rp300.000.

Sementara itu, kemungkinan keterlibatan pihak PT Agrinas Palma Nusantara masih dalam penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, yang dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut belum memberikan jawaban.

Aziz sebelumnya meminta penyidik menelusuri sejumlah petunjuk untuk mengungkap aktor intelektual, termasuk surat penasihat hukum PT Agrinas Palma Nusantara yang beredar di publik. Surat tersebut disebut tertanggal 14 Agustus 2026, sama dengan tanggal terjadinya penyerangan.

Menurut Aziz, surat itu dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri pimpinan Agrinas yang menandatangani surat kuasa hingga pihak yang menyusun isi surat tersebut.

Dia juga menilai persoalan pengelolaan lahan oleh Agrinas telah menimbulkan keresahan di sejumlah daerah, tidak hanya di Rohul, tetapi juga Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hulu (Inhu).

Aziz menduga pengambilalihan lahan masyarakat berkaitan dengan keuntungan dari pengelolaan kebun sawit. Dia mempertanyakan dasar hukum penyitaan lahan dan menilai pemerintah harus lebih dahulu membuktikan status kawasan hutan sebelum melakukan penguasaan kembali.

Dia turut merujuk PP Nomor 45 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Menurutnya, penguasaan kembali lahan harus didasarkan pada pembuktian bahwa areal tersebut benar berada di kawasan hutan. Hak masyarakat, kata dia, semestinya diselesaikan melalui proses penataan batas atau enclave.

“Pertanyaannya, kapan penataan batas dilakukan?” kata Aziz.

Karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, Aziz meminta Komisi III DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelusuri pengelolaan kebun yang telah disita, termasuk keuntungan yang diperoleh dari penguasaan lahan tersebut.

Komentar